Angka Kemiskinan Disorot dalam Rapat RPJMD Kota Semarang

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Angka kemiskinan di Kota Semarang menjadi salah satu yang disorot dalam rapat paripurna Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025–2029.

Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Widodo menilai, angka kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.

Ia menyebut, meskipun terjadi penurunan persentase penduduk miskin pada tahun 2024, tantangan struktural dan kebutuhan dasar masyarakat belum sepenuhnya terjawab.

Baca juga: Undip Berdayakan Warga Jabungan Lewat Budidaya Maggot untuk Atasi Kemiskinan dan Sampah Organik

Ia merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang dalam Profil Kemiskinan Kota Semarang 2024, tercatat bahwa angka kemiskinan mengalami penurunan menjadi 4,03 persen, turun 0,2 % dibandingkan tahun 2023.

Menurut Joko Widodo, angka ini belum mencerminkan keberhasilan menyeluruh dalam pembangunan ekonomi yang inklusif.

"Angka 4,03 persen memang menunjukkan progres, namun kita tidak boleh terlena. Di balik itu, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat. Ini artinya, kesenjangan dan tekanan hidup masyarakat miskin masih tinggi," kata Joko Widodo, Rabu (18/6).

Menurutnya, pemerintah kota harus lebih serius dalam menyusun kebijakan ekonomi yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.

Merujuk data BPS pula, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tercatat naik dari 0,54 menjadi 0,59, dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga naik dari 0,10 menjadi 0,12.

Menurut Joko, hal ini menunjukkan meskipun jumlah penduduk miskin berkurang, mereka yang masih berada dalam kemiskinan justru mengalami tekanan ekonomi yang lebih besar.

Joko Widodo mendesak Pemerintah Kota Semarang untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas program pengentasan kemiskinan yang telah berjalan.

Salah satu sorotan utama adalah pemanfaatan potensi lokal dan penciptaan lapangan kerja berbasis UMKM serta ekonomi kreatif.

"Harus ada kolaborasi antara dinas terkait dengan pelaku usaha, komunitas lokal, dan perguruan tinggi untuk menciptakan ekosistem ekonomi rakyat yang tangguh," ujarnya.

Ia juga menyoroti peningkatan Garis Kemiskinan yang mencapai Rp671.936/kapita/bulan di tahun 2024, naik 4,59?ri tahun sebelumnya.

Menurutnya, angka ini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat semakin mahal, sehingga kemampuan daya beli kelompok rentan perlu diperkuat dengan strategi yang terarah.

Dalam rapat paripurna RPJMD 2025–2030 tersebut, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan RPJMD ini merupakan pijakan bagi setiap kebijakan anggaran, program, dan kegiatan pembangunan hingga 2029.