Ahmad Luthfi Optimistis Perbaikan RTLH dan Backlog di Jateng Tuntas dalam 5 Tahun

"Kesepakatan ini perlu, karena nanti dari pemerintah pusat akan membuat suatu koordinasi terkait dengan bantuan-bantuan rumah yang secara simultan akan diratakan di seluruh kabupaten/kota di Jateng," ujar dia.  

Sementara itu, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Aziz Ardiyansah, mengatakan, sektor perumahan merupakan salah satu Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan menjadi prioritas nasional.

Berdasarkan data tahun 2024, capaian rumah layak huni baru sekitar 65 persen, backlog rumah seluruh Indonesia masih sekitar 9,9 juta rumah tangga dan 26,9 juta menempati rumah tidak layak huni.

Roadmap pengurangan backlog dan RTLH ditargetkan sebanyak 3 juta unit rumah se-Indonesia.

"Bicara pengurangan backlog dan RTLH, penyediaan data dan pendataan perumahan menjadi penting."

"Dari data tersebutlah kemudian kebijakan-kebijakan dikeluarkan dan diarahkan," katanya.

Nota kesepakatan ini, lanjut Aziz, merupakan komitmen bersama untuk memperkuat sinergitas dalam penyediaan dan pemanfaatan data statistik yang akurat, terkini, dan terintegrasi.

Baca juga: Gubernur Ahmad Luthfi Ajak Investor Jajaki Investasi di Jawa Tengah: Rugi Kalau Tidak Tertarik

Keselarasan data tersebut akan menjadi acuan untuk pemenuhan rumah layak huni untuk masyarakat miskin, miskin ekstrem, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Nah ketika sudah dapat data-data tersebut, kemudian treatment dilakukan dengan berbagai hal tadi."

"Dari Jawa Tengah ada treatment dengan menggunakan dana alokasi yang disiapkan Bapak Gubernur, ada CSR, dan ada bentuk gotong royong yang lain," katanya.

Melalui nota kesepakatan itu juga akan direalisasikan terkait penyelenggaraan rumah bagi MBR dan ASN.

Terutama melalui program pembiayaan Tapera dan KPR Sejahtera sejumlah kurang lebih 20.000 unit di Jawa Tengah. (Laili S/***)