"Saya Tidak Tahu" Jawaban Mbak Ita Saat Ditanya Soal Uang Rp 4 Miliar yang Diterima Suaminya

TRIBUNJATENG.COM - "Saya Tidak Tahu," Kalimat itu terucap dari Eks Wali Kota Semarang, Heverita Gunaryati Rahayu atau akrab disapa Mbak Ita.

Mbak ita menyampaikan itu dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (23/6/2025).

Ia mengaku tidak mengetahui bahwa suaminya, Alwin Basri, menerima uang sebesar Rp 4 miliar dari terdakwa Martono. 

Baca juga: Profil Irjen Pol Nanang Avianto Punya 10 Tanda Jasa hingga 3 Kali Jabat Kapolda, Segini Harta LHKPN

Baca juga: Gempa Terkini Senin 23 Juni 2025 Sore Hari, Barusan Terjadi, Info Lengkap dari BMKG Klik Sini

Pernyataan tersebut disampaikan saat Mbak Ita memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (23/6/2025).

"Saya tidak menahu terkait uang Rp 4 miliar pemberian saksi ke Pak Alwin," ujar Mbak Ita di hadapan majelis hakim.

Martono adalah mantan Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Semarang yang juga menjadi terdakwa dalam kasus yang sama.

Ia mengaku memberikan uang Rp 4 miliar kepada Alwin Basri sebagai bentuk bantuan operasional.

"Total itu Rp 4 miliar yang saya berikan (ke Alwin Basri)," kata Martono dalam sidang.

Ia menjelaskan bahwa uang tersebut diserahkan secara bertahap pada Desember 2022 hingga Januari 2023.

Bahkan, dua kali penyerahan uang senilai masing-masing Rp 1 miliar dilakukan dalam waktu berbeda pada bulan Desember.

"Bulan Desember saya ngasih 2 kali, Rp 1 miliar dan Rp 1 miliar. Harinya berbeda," ujarnya.

Menurut Martono, pemberian uang itu dilakukan karena adanya janji untuk mendapatkan paket proyek di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

"Pemerintah Kota Semarang, saya hanya dikasih gambaran ada beberapa daftar proyek," lanjutnya.

Saat ditanya majelis hakim apakah ia akan tetap memberikan uang tersebut jika tidak dijanjikan paket pekerjaan, Martono menjawab tegas. "Tidak."

Tanggapan Mbak Ita soal Dana Pelantikan

Mbak Ita juga menanggapi kesaksian Martono yang menyebut ada aliran dana lain untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan dirinya selama menjabat Wali Kota.

"Kalau terkait pelantikan, anggaran sudah dianggarkan Pemkot dan Pemprov dan tidak ada kegiatan seremoni karena masih transisi Covid," jelasnya.

Kasus ini menyeret nama Mbak Ita dan Alwin Basri, yang kini menghadapi tiga dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dakwaan tersebut mencakup dugaan gratifikasi dan suap senilai total Rp 9 miliar.

Selain Martono, Rachmat Utama Djangkar, Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa, juga turut menjadi terdakwa dalam perkara ini.

Komitmen Fee Capai Rp 1,4 Miliar

Commitment fee sebesar 13 persen dari proyek-proyek di sejumlah kecamatan di Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah, mencapai total Rp 1,4 miliar. 

Hal ini diungkapkan oleh Martono, salah seorang terdakwa dalam kasus tersebut, di Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin (23/6/2025).

Martono, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Semarang, menyatakan bahwa fee tersebut disetorkan kepadanya oleh anggota Gapensi.

"Betul, 13 persen (commitment fee atas proyek di sejumlah kecamatan)," kata Martono.

Dalam keterangannya, Martono menjelaskan bahwa pengumpulan commitment fee 13 persen dilakukan sebagai langkah antisipasi jika ada pejabat yang meminta jatah.

"Kita waktu itu jagani kalau nanti harus setor," terangnya.

Martono juga mengungkapkan bahwa sebagian dari commitment fee tersebut digunakan untuk mendukung program-program Pemerintah Kota Semarang.

"Saya gunakan untuk kegiatan sosial (stunting, bencana, dan bangunan masjid di Kantor Damkar Kota Semarang)," ujarnya kepada majelis hakim.

 Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK kemudian mempertanyakan keterangan Martono terkait Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mengenai permintaan Alwin Basri.

"Pak Alwin bilang uang yang terkumpul fee 13 persen agar saya simpan apabila ada kebutuhan bisa dimanfaatkan," tambahnya.

Kasus ini juga menyeret eks Wali Kota Semarang, Heverita Gunaryati Rahayu, serta suaminya, Alwin Basri, yang kini menghadapi tiga dakwaan dari JPU KPK, termasuk dugaan menerima gratifikasi dan suap dengan total nilai mencapai Rp 9 miliar.

Martono dan Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa, Rachmat Utama Djangkar, juga didakwa dalam perkara ini. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com