Dinsos Siap Jemput Dua Anak Asal Kabupaten Semarang Korban Eksploitasi hingga Dirantai di Boyolali

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang melalui Dinas Sosial (Dinsos) tengah bergerak menyikapi kasus eksploitasi anak yang terjadi di Desa Mojo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. 

Dua dari empat anak korban yang diselamatkan dari rumah pelaku diketahui berasal dari Desa Plumbon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang.

Kepala Dinsos Kabupaten Semarang, Istichomah, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinsos Kabupaten Boyolali sejak awal mencuatnya kasus tersebut.

“Saat ini karena anak tersebut masih dibutuhkan dalam proses pembuatan BAP, sehingga kami belum bisa menjemput kedua anak tersebut. 

Namun kami selalu berkoordinasi dengan Dinsos Boyolali untuk memantau kondisi anak-anak tersebut," kata Istichomah kepada Tribunjateng.com, Senin (14/7/2025).

Dua anak yang berasal dari Kabupaten Semarang adalah SAW (14) dan IAR (11), kakak beradik yang diduga menjadi korban eksploitasi dan kekerasan fisik oleh SP (65), warga Dukuh Mojo. 

Bersama dua anak lain dari Kabupaten Batang, mereka tinggal di rumah SP selama setahun hingga dua tahun terakhir.

Ironisnya, IAR (11) ditemukan dalam kondisi kaki dirantai bersama VMR (6), anak asal Batang. 

Mereka dilaporkan tidur di luar rumah tanpa alas dan hanya diberi singkong rebus selama sebulan terakhir. 

Keempat anak itu diduga mengalami trauma berat dan menunjukkan luka-luka fisik akibat kekerasan.

Dinsos Kabupaten Semarang menyatakan telah melakukan sejumlah langkah cepat, yakni menemui keluarga kedua anak di Desa Plumbon untuk menelusuri latar belakang dan penyebab mereka bisa berada di Boyolali. 

Informasi itu dikumpulkan dalam waktu dua jam.

Dinsos juga menjalin komunikasi intensif dengan Dinsos Boyolali terkait tindak lanjut pemulangan anak.

“Akan kami jemput setelah proses hukum selesai," 

Kami juga melaporkan hasil koordinasi dan langkah-langkah yang diambil kepada Bupati Semarang sebagai bentuk tanggung jawab dan pengawasan pemerintah daerah,” tegas Istichomah.