Mulai Dari Eks SD Hingga BLK: Daerah di Jateng Ngebut Siapkan "Sekolah Rakyat" untuk Warga Miskin

"Kita berharap tahun depan semoga bisa berkelanjutan untuk SMP-nya, SMA-nya berarti sudah naik kelas."

"Tanah yang menyiapkan kita dan yang membangun nanti pusat, nunggu perencanaan berikutnya. Tapi sekilas kita diminta untuk menyiapkan lahan 7 hektar untuk menyiapkan sarana dan prasarana mulai gedung sekolah," paparnya.

Sebagai informasi, lokasi SRMA 18 Blora cukup strategis. Sekolah Rakyat ini terletak di tengah Kecamatan Cepu, dekat dengan Hotel Mega Bintang dan bersebelahan dengan Kantor Lurah Balun.

Jarak dari terminal bus tipe A hanya 200 meteran, dan hanya butuh waktu 5 menit dari stasiun Cepu.

Pakai Gedung BLK

Sementara itu, Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 35 Wonosobo bersiap memulai pembelajaran pada akhir bulan Juli ini bagi siswa yang telah terdaftar.

Proses belajar mengajar SRMA 35 Wonosobo untuk sementara waktu akan menempati gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Wonosobo.

Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo One Andang Wardoyo menyampaikan, pemerintah daerah tengah mempersiapkan lahan seluas 8 hektare sebagai lokasi pembangunan sekolah rakyat yang lebih representatif.

Hingga saat ini pemerintah daerah masih mempertimbangkan lokasi lahan yang pas untuk kebutuhan Sekolah Rakyat di Wonosobo.

Meski demikian, Pemkab Wonosobo memastikan Sekolah Rakyat di Wonosobo akan berjalan semestinya meski menempati gedung sementara.

"Lelang baru selesai sekitar dua minggu terakhir dan beberapa masih proses rehabilitasi. Akhir Juli sudah pembelajaran. Bangunan yang sedang disiapkan akan mencakup asrama, ruang kelas, ruang guru, dan fasilitas lainnya," ucapnya usai meninjau pelaksanaan pemeriksaan kesehatan siswa di SRMA 35 Wonosobo, Senin (14/7/2025).

Andang berharap dengan adanya Sekolah Rakyat di Wonosobo dapat mengurangi angka anak putus sekolah.

"Kita sepakati Sekolah Rakyat diutamakan adalah SMA, karena angka putus sekolah setelah lulus SMP di Wonosobo masih tinggi," lanjutnya.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap mereka yang masuk dalam desil 1 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).