Mulai Dari Eks SD Hingga BLK: Daerah di Jateng Ngebut Siapkan "Sekolah Rakyat" untuk Warga Miskin

Lahan seluas 14 hektar milik Pemkab Kendal di Kelurahan Bandengan itu, masih berupa tambak dan berpotensi terkena rob sehingga berdampak pada lingkungan. 

Pemkab Kendal kemudian menemukan lahan seluas 24 hektar milik Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan), yang diajukan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Saat ini, status lahan tersebut masih disewa oleh pihak swasta dan ditanami pohon mangga hingga buah naga. 

"Yang kemarin di Bandengan itu dari katanya kurang memenuhi syarat. Bukan hanya masalah pembiayaan pengurukan tapi dikhawatirkan keamanan dan lingkungan juga terdampak jika dibangun di sana," kata Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari saat mengunjungi calon lahan Sekolah Rakyat di Desa Kartikajaya, Senin (14/7/2025).

Bupati yang akrab disapa Tika menuturkan, masa sewa status lahan di Desa Kartikajaya akan habis pada Desember 2025. 

Ia melihat peluang tersebut sebagai calon lahan yang tepat untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kendal.

"Kami mempunyai lahan dari Dinas Pertanian yang lebih dimungkinkan tidak diperpanjang lagi oleh penyewa. Sehingga bisa segera dimanfaatkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat,"

"Insyaallah setelah ini akan dilakukan simulasi perhitungan titik-titik luasan dan dari Dinsos akan segera membuat proposal untuk perubahan dan segera diajukan ke Kemensos." paparnya.

Tika menilai, lahan pertanian di Desa Kartikajaya sudah memenuhi persyaratan luasan dan kondisi lahan yang kering.

Sehingga tidak diperlukan pengurukan sebagaimana rencana awal di Kelurahan Bandengan.

"Lahan ini berukuran lebih luas dari pada lahan yang ada di Bandengan. Kita minimal kan 8,5 hektar saja, dan ini sudah terpenuhi," ujarnya. 

Tika berharap, usulan ini bisa disetujui Kemensos sehingga Kendal bisa masuk dalam 74 kabupaten/kota prioritas pendirian sekolah rakyat tahap pertama secara nasional.

"Program sekolah rakyat merupakan bagian dari visi presiden prabowo untuk mewujudkan pendidikan berkualitas, merata, dan gratis bagi seluruh rakyat indonesia, khususnya masyarakat yang kurang mampu.

Optimistis

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal, Muntoha optimistis lahan yang diajukan sesuai dengan kriteria dari Kemensos.

Pihaknya juga akan langsung mengajukan proposal perubahan lokasi.

"Semoga tahun ini bisa langsung ACC dan bisa mendapatkan pembangunan fisik, karena ini lahannya saya kira sudah memenuhi syarat,"

"Termasuk dari segi letak, lalu resiko bencana dan ini relatif lebih tinggi dari samping-sampingnya." jelasnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, Pandu Rapriat Rogojati menyatakan pihaknya tidak keberatan jika lahan pertanian ini dialihfungsikan menjadi Sekolah Rakyat.

"Sekolah Rakyat kami rasa sangat penting, dan kami juga tidak keberatan. Kami juga sangat mendukung jika memang ini nanti akan dibangun di sini, apalagi ini kan untuk mendukung Asta Cita bapak Presiden Prabowo," tandasnya.

Wanti-wanti Kemensos

Sebelumnya, Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono mengecek langsung lokasi lahan yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kendal.

Lokasi itu berada tak jauh dari pusat kantor pemerintahan Kabupaten Kendal, tepatnya di sebelah jalan raya Bandengan - Karangsari.

Namun, lokasi berupa lahan tambak seluas 14 hektar milik Pemkab Kendal itu menjadi langganan rob setiap tahun.

"Hari ini kami cek lokasi lahan pembangunan sekolah rakyat di Kendal. Di situ ada lahan untuk syarat luasan memang sudah sesuai yakni 8,5 hektar, itu sudah cukup," kata Agus seusai meninjau lokasi, Kamis (6/6/2025).

Agus menerangkan, lahan tersebut sebelumnya telah diajukan ke kementerian sosial. 

Namun, pihaknya akan melakukan pengecekan ulang untuk memastikan lahan tersebut sudah sesuai kriteria atau belum.

"Ternyata sudah dilakukan asesmen, tapi kita cek kembali dan ini ternyata sering terjadi rob. Nanti yang memutuskan dari Kementerian PU," sambungnya.

Jika kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka Pemkab Kendal harus mencari lahan baru sebagai pengganti untuk pembangunan gedung sekolah rakyat.

Dikatakannya, lahan manapun bisa diusulkan untuk pembangunan sekolah rakyat asal sesuai kriteria.

"Yang penting itu merupakan lahan milik Pemkab, kemudian tidak rawan bencana," ungkapnya.

Meskipun menjadi langganan rob, Agus menilai hal itu biasa disiasati dengan pengurukan tanah.

"Tinggal nanti dari Dinas PUPR setempat berani tidak, kalau berani langsung segera buat proposal pengajuannya," tegasnya.

Lebih lanjut, Agus mengungkapkan terdapat 5 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang sudah mengajukan untuk pembangunan sekolah rakyat.

Magelang menjadi wilayah terbanyak dengan 2 lokasi, sedangkan di Kabupaten Banyumas, Temanggung, Solo dan Pati masing-masing 1 lokasi.

"Nah di Kendal ini sedang diajukan 1 lokasi, syarat luas lahannya sudah terpenuhi," ujarnya.

Keberadaan sekolah rakyat ini diproyeksikan sebagai program percepatan pengentasan kemiskinan.

Syarat siswa yang diperbolehkan mendaftar ialah dari kalangan miskin dan miskin ekstrem.

Setelah masuk di sekolah rakyat, mereka akan mendapatkan fasilitas unggulan secara gratis. 

Baca juga: Gubernur Luthfi Terharu Saat Resmikan Sembilan Sekolah di Sekolah Rakyat Menengah Atas 17 Surakarta

Siswa juga mendapat berbagai keterampilan yang bisa diaplikasikan seusai lulus.

"Sekolah rakyat ini tingkatnya SD-SMA, jadi nanti ada ruang kelas sistemnya boarding, ada fasilitas lengkap,"

"Dan ini diharapkan bisa mengurangi kemiskinan, dari penelitian menunjukkan 64 persen orangtua miskin, itu anaknya juga ikut miskin. Kita tidak ingin itu terjadi, anak harus sukses." pungkas Agus. (ags/ima/iqs)