TEGAS! Bupati Pekalongan Minta Pendamping PKH Coret Warga yang Sudah Mampu

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq menegaskan pentingnya pemutakhiran data warga tidak mampu secara akurat oleh para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Ini sebagai bagian dari dukungan percepatan pengentasan kemiskinan dan penurunan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pekalongan.

Ini disampaikannya saat membuka Peningkatan Kapasitas SDM PKH Kabupaten Pekalongan di Hotel D’Season Premiere Jepara pada Selasa (15/7/2025).

Baca juga: BI Tegal Siapkan Rp1 Miliar untuk Penukaran Uang di Pekalongan

Baca juga: Sinergi PKK dan Posyandu, Strategi Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Tekan Stunting dan Pernikahan Dini

"Mumpung ada data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) seperti ini, para pendamping PKH masukkan data yang benar-benar akurat."

"Masukkan yang benar-benar membutuhkan."

"Perbarui datanya."

"Tolong bantu mereka yang tidak mampu agar tetap mendapatkan bantuan," tegas Bupati Fadia.

Fadia juga menekankan agar bantuan sosial tepat sasaran.

Dia meminta agar masyarakat yang sudah tergolong mampu dicoret dari daftar penerima manfaat.

"Kalau yang sudah mampu, tolong coret."

"Kasihan yang benar-benar tidak mampu."

"Allah kasih kedudukan dan kesempatan untuk berbuat baik, ayo manfaatkan itu," ujarnya.

Dia juga menyoroti pentingnya peran aktif pendamping PKH dalam menyampaikan laporan kondisi riil masyarakat di desa.

Khususnya terkait anak-anak dari keluarga prasejahtera yang layak mendapatkan beasiswa.

Baca juga: Lulus Pelatihan, 196 Warga Kota Pekalongan Siap Terjun ke Dunia Kerja

Baca juga: Tak Ada Lagi Anak Yatim Piatu Putus Sekolah, Bupati Pekalongan Fadia Siapkan Kartu Khusus

"Kami tidak mungkin setiap hari keliling ke desa."

"Teman-teman pendamping PKH inilah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat."

"Jadi, kami harap pertemuan ini menghasilkan manfaat agar bantuan dan beasiswa benar-benar tepat sasaran," tambahnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinsos Kabupaten Pekalongan, Agus Pranoto menyampaikan, pemutakhiran data melalui DTSEN masih berlangsung dan akan diperbarui secara berkala.

"Untuk tahap pertama, pada Maret 2025, teman-teman PKH telah memverifikasi sekira 53.000 data dan seluruhnya sudah 100 persen dilaksanakan."

"Namun kami menemukan beberapa data yang tidak sesuai kondisi lapangan."

"Ada masyarakat yang sebelumnya masuk desil 1-5, tapi di DTSEN malah tercatat di desil 6-10 sehingga tidak menerima bantuan PKH," jelasnya.

Agus mengajak seluruh pendamping PKH tetap semangat, menjalankan verifikasi tahap selanjutnya agar hasilnya bisa segera disampaikan ke Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial sebagai pihak yang berwenang dalam pengolahan serta penetapan data.

"Kami berharap proses selanjutnya bisa berjalan lancar seperti tahap pertama," pungkasnya. (*)

Baca juga: Cerita 2 Hari Tinggal di Asrama, Irham Siswa SRMA 18 Blora Curhat Takut Dibully, Sekarang?

Baca juga: Beli Beras dan Susu Anak: Bahagia Buruh Rokok di Batang Terima BLT DBHCHT

Baca juga: Pasutri di Banyumas Tewas Kecelakaan, Terpental ke Sungai Usai Motor Tabrak Pembatas Jembatan

Baca juga: Lampu Stadion Wergu Wetan Kudus Belum Sepenuhnya Menyala, Apa Penyebabnya?