PCNU Kabupaten Pekalongan Tegas Tolak Sekolah Lima Hari , PKB Diharapkan Jadi Penyalur Aspirasi NU

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pekalongan menyatakan penolakan tegas terhadap kebijakan daerah terkait sekolah lima hari yang dinilai tidak selaras dengan aspirasi warga Nahdliyin.

Dalam menyikapi hal tersebut, PCNU menyerahkan sepenuhnya langkah politik kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai representasi politik warga NU.

Ketua PCNU Kabupaten Pekalongan, KH. Muslikh Khudlori, menegaskan bahwa sikap PCNU sejalan dengan keputusan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Baca juga: PKB Kabupaten Pekalongan Tegas Tolak Sekolah 5 Hari, Asip: Madin dan TPQ Terancam

"Pada prinsipnya, kami sudah menolak dengan jelas. Apa pun alasannya, PCNU garis lurus mengikuti provinsi dan PBNU," ujar KH Muslikh usai sarasehan dalam rangka hari lahir ke 27 Partai Kebangkitan Bangsa di aula kantor DPC PKB setempat, Jumat (18/7/2025) malam.

Muslikh menceritakan bahwa perjuangan di ranah politik sepenuhnya dipercayakan kepada PKB.

"Masalah perjuangan dalam tataran politik, kami serahkan pada PKB. Kami menunggu, hasil komunikasi politik yang dilakukan PKB terkait kebijakan di Kabupaten Pekalongan," jelasnya.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya uji coba atas kebijakan tersebut, Muslikh menyatakan bahwa sikap PCNU tetap konsisten dalam penolakan.

"Kami menerima hasil malam ini, apa pun itu. Kalau tadi Pak Asip menyatakan uji coba pun ditolak, itu menunjukkan bentuk kepatuhan PKB terhadap NU. Apa yang disuarakan PKB adalah suara NU," tegasnya.

Muslikh juga menegaskan bahwa NU akan terus menjalankan perannya secara kultural, sedangkan jalur politik dipercayakan kepada PKB.

Menurutnya, kerja sama antara kekuatan sosial-kultural dan kekuatan politik menjadi penting dalam menjaga kepentingan umat.

"NU di jalur kultural, PKB di jalur politik. Ini bentuk sinergi dalam memperjuangkan aspirasi warga NU," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Pekalongan Asip Kholbihi menyatakan, sikap tegas menolak uji coba penerapan sekolah lima hari.

Kebijakan tersebut, dinilai berpotensi mengganggu keberlangsungan pendidikan keagamaan nonformal seperti madrasah diniyah (madin) dan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), yang selama ini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Pekalongan yang religius.

Ketua DPC PKB Kabupaten Pekalongan, Asip Kholbihi, menegaskan bahwa penolakan ini merupakan hasil kesepakatan bersama antara PKB dan seluruh elemen Nahdlatul Ulama (NU), baik dari tingkat cabang hingga pusat.

"Ini bukan sikap sepihak. Kami sudah berdiskusi dengan pengurus wilayah NU, PBNU, serta seluruh lembaga di bawah naungan NU seperti Muslimat, Fatayat, IPNU, Ansor, ISNU, dan lainnya."