PKB Kabupaten Pekalongan Tegas Tolak Sekolah 5 Hari, Asip: Madin dan TPQ Terancam

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Pekalongan, Asip Kholbihi, menyatakan sikap tegas menolak uji coba penerapan sekolah lima hari.

Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu keberlangsungan pendidikan keagamaan nonformal seperti madrasah diniyah (madin) dan Taman Pendidikan Alquran (TPQ), yang selama ini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Pekalongan yang religius.

Asip Kholbihi menegaskan bahwa penolakan ini merupakan hasil kesepakatan bersama antara PKB dan seluruh elemen Nahdlatul Ulama (NU), baik dari tingkat cabang hingga pusat.

Baca juga: Lima Hari Sekolah Diusulkan, KaDindikbud Kabupaten Pekalongan Kholid : Bukan Full Day School

"Ini bukan sikap sepihak. Kami sudah berdiskusi dengan pengurus wilayah NU, PBNU, serta seluruh lembaga di bawah naungan NU seperti Muslimat, Fatayat, IPNU, Ansor, ISNU, dan lainnya."

"Semuanya sepakat, bahwa sekolah lima hari akan membawa dampak negatif bagi pendidikan agama masyarakat," ujar Asip usai sarasehan dalam rangka hari lahir ke 27 partai Kebangkitan Bangsa di aula kantor DPC PKB setempat, Jumat (18/7/2025) malam.

Menurutnya, sistem pendidikan enam hari yang selama ini berlaku di Kabupaten Pekalongan telah menyatu dengan kultur dan kebutuhan masyarakat yang agamis.

Penerapan lima hari sekolah akan menyita waktu siswa dan berdampak langsung terhadap aktivitas belajar-mengajar di madin, TPQ, dan lembaga sejenis yang biasa berlangsung di sore hari.

"PKB sebagai partai politik yang lahir dari rahim NU, tentu berpihak pada kemaslahatan umat."

"Kami melihat, lebih banyak mudarat dibanding manfaat jika sistem lima hari sekolah dipaksakan di daerah ini," tegasnya.

Asip juga menambahkan, bahwa PKB akan menyalurkan aspirasi penolakan ini melalui jalur politik yang dimiliki, termasuk melalui Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Ketua Fraksi PKB, Ketua Komisi D, dan seluruh komponen partai yang ada di legislatif.

"Kebijakan pemimpin seharusnya lahir dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Insyaallah, PKB akan terus memperjuangkan agar pendidikan agama tetap terlindungi dan tidak tergerus oleh kebijakan yang tidak sesuai dengan karakter daerah," lanjutnya.

Sikap resmi ini disampaikan dalam forum bersama yang dihadiri oleh jajaran pengurus cabang NU Kabupaten Pekalongan serta perwakilan lembaga dan badan otonom NU.

Dalam forum tersebut, seluruh peserta memberikan mandat penuh kepada PKB untuk memperjuangkan penolakan terhadap kebijakan uji coba sekolah lima hari.

"Ini bukan hal baru. Sejak dulu kami konsisten memperjuangkan keberlangsungan pendidikan agama. Sekolah enam hari sudah menjadi sistem yang familier dan efektif di sini."

"Jangan sampai, semangat modernisasi justru mengorbankan akar pendidikan keagamaan yang sudah mengakar kuat," pungkas Asip. (Dro)

Baca juga: DPRD Kabupaten Pekalongan Kaji Wacana Lima Hari Sekolah Secara Menyeluruh