1.910 Mahasiswa UMK Terjun ke Desa, Jadi Agen Pendataan RTLH Kudus

Mahasiswa didorong layaknya menjadi KPK-nya pendataan RTLH. Melibatkan diri dalam proses verifikasi dan validasi agar bantuan yang diberikan pemerintah tepat sasaran dan tidak ada penyelewengan.

Pengumpulan data yang akurat bakal membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal sandang, pangan, papan, serta kesehatan dan pendidikan.

Berkaitan dengan rumah layak huni, lanjut Luthfi, pemeritah provinsi membuat program 1 KK satu rumah layak huni. Di Jateng jumlah backlog saat ini sebanyak 1,332 juta. Yaitu kesenjangan ketersediaan rumah dan kebutuhan.

Dari jumlah tersebut, 1,023 juta di antaranya adalah rumah tidak layak huni yang menjadi sasaran mahasiawa untuk verifikasi dan pendataan. Apakah pendataan rumah tidak layak huni sesuai dengan data pemerintah provinsi.

Pada tahun anggaran 2025, Pemprov Jateng manargetkan 17.000 RTLH di 35 kabupaten/kota tuntas dengan anggaran Rp 354 miliar.

Pada semester I sudah diselesaikan 11.000 RTLH, sisanya diselesaikan pada sisa tahun anggaran yang ada.

"Tugas KKN lakukan verifikasi, validasi dan pendataan. Nanti disinkronkan dengan data kami agar programnya tepat sasaran, tepat fungsi kepada mayarakat yang menerima," tuturnya.

Ahmad Luthfi menilai bahwa mahasiswa memiliki nilai lebih, energi lebih dan harus lebih kreatif.

Artinya, dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi, juga dilakukan pendataan bagaimana potret kondisi masyarakat apakah masuk dalam kategori miskin ekstrem. Bisa dinilai dari bagaimana keluarga makan sehari-hari, kebutuhan sekolah anak, kondisi rumahnya, makan berapa kali sehari, dan apa pekerjaan tetap dan besaran gajinya.

Sehingga data yang dihasilkan valid, tidak hanya RTLH yang dilakukan verifikasi, juga keberadaan masyarakat untuk membantu provinsi dan kabupaten dalam melakukan eksplorasi. Selanjutnya akan diturunkan tim untuk menyekolahkan anak dan memberikan bantuan sosial.

Wakil Bupati Kudus, Bellinda Putri Sabrina Birton menerangkan, pentingnya menjaga nama baik, khususnya nama baik institusi Universitas Muria Kudus (UMK) di masing-masing daerah tempat mahasiswa KKN diterjunkan.

Pemerintah Kabupaten Kudus mengapresiasi kepada UMK yang telah konsisten melaksanakan kegiatan KKN sebagai bentuk nyata dari pengabdian kepada masyarakat.

Dengan harapan, kehadiran mahasiswa di desa-desa bukan hanya menjadi bagian dari proses belajar, tetapi juga menjadi energi baru dalam menggerakkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya di tingkat daerah.

"Yang terpenting, tetaplah menjaga nama baik almamater UMK di manapun berada," tutup dia. (Sam)

Baca juga: Pemkot Semarang Imbau Masyarakat Waspada Modus Penipuan Mengatasnamakan Disdukcapil

Baca juga: Terkuak Robig Zaenudin Beri Uang Damai Keluarga Penembakan: 2 Korban Terima, Keluarga Gamma Menolak

Baca juga: Milad ke-25, Fakultas Farmasi UMP Mantapkan Langkah Menuju Internasionalisasi dan Program Doktor