Darurat Sampah di Kendal, Tempat Pembuangan Akhir Sudah Over Load

Kepala DLH Kendal, Aris Irwanto menegaskan pengelolaan sampah berbasis desa menjadi jawaban atas ikhtiar mengatasi status darurat sampah di Kabupaten Kendal.

Aris menambahkan, pihaknya akan meminta alokasi penanganan sampah dari anggaran bantuan keuangan desa. 

Termasuk memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk membangun sistem pengelolaan sampah mandiri.

"Ini merupakan ikhtiar kita bersama, bukan hanya Pemerintah Daerah saja, namun juga masyarakat harus terlibat dalam kepedulian terhadap kebersihan lingkungan kita," ujar Aris.

Aris yakin, langkah ini bakal terealisasi sepenuhnya guna mengurangi beban sampah yang diterima di TPA Darupono. 

"Ini bukan hanya solusi teknis, tapi juga bagian dari membangun budaya peduli lingkungan,” sambungnya.

Perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Sulistyo Agung Prabowo menjelaskan bahwa desa sebenarnya memiliki kewenangan untuk mengalokasikan anggaran dalam pengelolaan sampah.

Namun, hal itu harus dilandasi oleh dasar hukum yang jelas dari pemerintah daerah, baik berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

“Kewenangan anggaran itu sudah ada di desa, tinggal payung hukum dari pemkab yang perlu disiapkan agar pengelolaan sampah bisa berjalan legal dan berkelanjutan,” jelas Sulistyo dalam keterangannya.

Percontohan

Ketua Bank Sampah Indonesia (BSI) Kendal, Nunuk Sarah Zenubia terus memasifkan inovasi gerakan peduli sampah, sebagai wujud komitmen pengurangan jumlah pembuangan ke TPA Darupono yang saat ini berstatus overload.

Sikap kepedulian itu dimulai dari pemilahan sampah anorganik dan organik secara mandiri, yang nantinya dapat ditukarkan dengan sembako hingga emas seberat 0,1 gram.

Nunuk mengatakan, pihaknya telah memiliki lebih dari 600 nasabah perseorangan, serta beberapa sekolah, puskesmas, rumah makan, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam sebulan, pihaknya bisa menerima ratusan kilogram kardus dan plastik yang disetorkan dari warga.

"Sampah ternyata punya nilai ekonomis yang bisa berinvestasi, ini bukan masalah berapa uangnya tapi ada kesadaran dan pemahaman baik tentang lingkungan," terangnya.