Berita Pati
KPK: Bupati Pati Sudewo Diduga Terima Aliran Dana Korupsi DJKA, Ada Uang Rp3 Miliar di Rumahnya
Bukan hanya didesak mundur warga, Bupati Pati Sudewo juga diduga menerima aliran dana korupsi DJKA Kementerian Perhubungan.
TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA — Bukan hanya didesak mundur warga, Bupati Pati Sudewo juga diduga menerima aliran dana korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kasus tersebut terjadi saat yang bersangkutan menjabat sebagai anggota DPR RI.
Pernyataan ini mengemuka seiring dengan perkembangan penahanan tersangka dalam kasus yang sama, yaitu Risna Sutriyanto, seorang ASN di Kemenhub.
Baca juga: Viral Video Detik-detik Bupati Pati Sudewo Dilempari Sandal Saat Menemui Demonstran
Keterlibatan Sudewo dalam kasus ini bukan pertama kali mencuat.
Sebelumnya, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang pada November 2023, terungkap bahwa KPK telah menyita uang senilai Rp3 miliar dari kediaman Sudewo.
Dalam kesaksiannya saat itu, Sudewo mengklaim bahwa uang tersebut merupakan gabungan dari gaji sebagai anggota dewan dan hasil usahanya.
"Uang gaji dari DPR, kan diberikan dalam bentuk tunai," kata Sudewo saat itu.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi nama Sudewo, masuk dalam radar penyidikan kasus suap terkait proyek pembangunan jalur kereta api.
“Benar saudara SDW [Sudewo] merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
KPK memastikan akan terus mendalami setiap fakta persidangan dan informasi yang ada.
"Tentu dari informasi ini penyidik akan mendalami dan tentu nanti kami akan update proses penyidikan terkait dengan saudara SDW ini seperti apa,” kata Budi.

Demonstrasi Pati
Pernyataan dari KPK ini muncul di hari yang sama saat ribuan warga Pati menggelar aksi unjuk rasa menuntut Sudewo lengser dari jabatannya pada 13 Agustus 2025.
Demonstrasi yang diwarnai kericuhan ini bahkan memakan korban jiwa.
Aksi massa dipicu kebijakan Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara drastis hingga 250 persen.
Antisipasi Banjir Musim Penghujan, Pemkab Pati Normalisasi Lima Titik Sungai |
![]() |
---|
PBB Batal Naik, Pemkab Pati Urungkan Renovasi Alun-alun dan Masjid Agung Baitunnur |
![]() |
---|
Polisi Lakukan Pengamanan Berlapis Rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati Hari Ini |
![]() |
---|
AMPB Tetap Bergerak Demonstrasi ke Gedung DPRD Pati, Meski Digerogoti Tuduhan Mantan Sekutu |
![]() |
---|
Damai Dengan Bupati Pati, Yayak Gundul Kini Serang Balik AMPB Soal Penggelapan Dana ke Polda Jateng |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.