Ketua DPRD Abdul Munir Dukung Bupati Fadia Batalkan 5 Hari Sekolah

Menindaklanjuti masukan tersebut, Bupati langsung meminta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan untuk membatalkan pelaksanaan lima hari sekolah, khususnya di jenjang SD dan SMP negeri. Adapun untuk jenjang SMA/SMK, kewenangan ada di tingkat provinsi.

"Jadi ini dibatalkan. Belum diujicoba, tapi sudah diputuskan tidak dilanjutkan," tegasnya.

Terkait isu yang sempat ramai di daerah lain, Bupati Fadia menegaskan, bahwa keputusan ini murni berdasarkan pertimbangan lokal, tanpa kaitan dengan kejadian di daerah manapun.

"Tidak ada hubungannya dengan yang di Kabupaten Pati. Beda masalahnya. Masyarakat Pekalongan alhamdulillah tertib, kondusif, dan selalu mengedepankan musyawarah," katanya.

Guna menghindari kebingungan di lapangan, Pemkab Pekalongan memastikan seluruh SD dan SMP negeri di Pekalongan tetap menjalankan sistem enam hari sekolah seperti biasa.

Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Ashraff Abu, menegaskan pentingnya pemerintah daerah untuk selalu melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Menurutnya, keputusan yang diambil tanpa mendengar aspirasi rakyat dapat berdampak negatif, baik bagi pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

"Sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, saya selalu mendorong pemerintah daerah agar dalam mengambil setiap keputusan, mereka harus terlebih dahulu mendengar pendapat rakyat," ujar Ashraff Abu.

Ia menambahkan, keputusan yang dibuat hanya berdasarkan ego atau kepentingan kelompok tertentu dapat membahayakan kestabilan sosial dan membuat masyarakat merasa tidak nyaman.

Baca juga: Wali Kota Pekalongan Aaf Terima Satyalencana Wira Karya dari Presiden Prabowo Subianto

"Jangan kita membuat keputusan dengan rasa ego kita, karena itu membahayakan diri kita sendiri, dan itu membuat rakyat tidak nyaman," tegasnya.

Ashraff berharap, ke depan, seluruh jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, menjadikan suara rakyat sebagai pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan.

"Supaya segala keputusan yang diambil itu imbang dan mencerminkan keinginan rakyat," tutupnya. (Dro)