Namun, lanjut dia, kondisi ketersediaan beras saat ini di daerah beberapa daerah masih aman meskipun harganya mengalami perbedaan sesuai harga eceran tertinggi (HET).

“Hingga saat ini kondisi ketersediaan beras di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, NTT, Maluku dan Papua masih aman. Namun, untuk harga memang berbeda sebagaimana memang ada perbedaan HET sesuai dengan zonanya masing-masing," ungkapnya.

Menduga Akibat Bansos

Anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK mengkritisi pemerintah yang sibuk mengurus bantuan sosial tapi tidak fokus dalam mengendalikan harga bahan pokok.

Amin berujar, padahal pemerintah sudah menugaskan Perum Bulog melakukan importasi untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Sesuai kegunaannya, cadangan beras pemerintah untuk mengendalikan pasokan dan harga. Seharusnya, menurut Amin, pemerintah tidak perlu menunggu terjadi kelangkaan dan harga tinggi berlarut-larut, pemerintah segera menggelontor CBP ke pasar.

"Upaya antisipasi yang buruk akan menimbulkan panic buying. Mestinya pemerintah jangan hanya disibukkan mengurusi bansos. Kondisi pasar kebutuhan pokok masyarakat dipantau juga dong," ujar Amin saat dihubungi Tribunnews, Senin (12/2/2024).

Amin menjelaskan, kelangkaan beras kali ini mengundang pertanyaan publik. Pemerintah sejak awal tahun sudah membuka kran impor beras.

Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim sudah keliling ke sejumlah negara produsen untuk menyepakati import beras.

"Lha kok ini malah beras langka, kemana beras impor tersebut. Kalau memang untuk kebutuhan bansos, itu kan sudah dihitung sejak awal dan sudah dialokasikan. Mestinya beras untuk bansos tidak mengganggu pasokan beras untuk pasar," terangnya.

Amin berharap ada tim independen yang memantau penyaluran beras dan kenaikan harga pangan. Ia mengingatkan jangan sampai ada penyelewengan beras bansos untuk hal lain.

"Kalau pun terjadinya pembelian beras secara besar-besaran seharusnya itu bisa diketahui ke mana beras itu larinya dan pihak mana yang memborongnya," tambah Amin.

Sedangkan, kata Amin, pasokan menjelang Ramadhan, menurut jadwal panen, Maret nanti sudah mulai panen raya. Bulog harus bisa meyakinkan pasar bahwa pasokan beras pada saat bulan Ramadhan dan Lebaran aman.

"Bulog harus bergerap cepat untuk mengamankan stok atau CBP dengan menggencarkan pembelian hasil panen petani," imbuh Amin.

Pekan Ini Dijanjikan Normal

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Roy Mandey mengatakan pihaknya dijanjikan pemerintah bahwa masalah kelangkaan beras premium di ritel modern bisa teratasi akhir pekan ini.

Usai rapat bersama Badan Pangan Nasional, ia mengungkap bahwa ritel modern akan diguyur dengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Tadi sih dibilang akhir minggu ini, tapi kita minta, karena hari Rabu libur, ya hari Kamis sudah kelihatan. Jangan tunggu Jumat dan Sabtu karena memang ini urgen kan. Jangan sampai (masyarakat) panic buying," kata Roy ketika ditemui di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Senin (12/2/2024).

Untuk mengguyur ritel modern dengan beras SPHP, ia mengatakan pihak swasta sampai harus membantu Perum Bulog dalam proses pengepakannya.

Hal itu, menurut Roy, karena Bulog memiliki keterbatasan dalam pengepakan beras SPHP.

"Ada proses di mana mereka (Bulog) harus packing. Kan Bulog juga packing terbatas, jadi perlu ada kerja sama dengan packers swasta," ujar Roy.

"Jadi, beras SPHP yang karungan mau dikirim ke swasta, supaya swasa mem-packing," lanjutnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jokowi Tak Terima Bansos Dituding Penyebab Harga Beras Meroket dan Langka, Janjikan Pekan Ini Normal

Baca juga: Pemerintah Putuskan Impor 1,6 Juta Ton Beras karena Masa Panen Mundur