TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kementerian Sosial (Kemensos) menetapkan delapan desa di Jawa Tengah sebagai pilot project program pengentasan kemiskinan. 

Program ini dikemas melalui skema graduasi bantuan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat.

Delapan desa tersebut adalah Desa Sodongan di Kabupaten Wonosobo, Desa Gambuhan di Pemalang, Desa Wlahar di Brebes, Desa Kalisalak di Banyumas.

Desa Ngesrep Balong di Kendal, Desa Kepuhsari di Wonogiri, Desa Dimoro di Grobogan, serta Desa Purwosari di Magelang. 

Baca juga: 80 Bikers di Jateng Touring dan Camping Asik dalam Honda Bikers Motour Camp 2025, Begini Keseruannya

Baca juga: DPRD Jateng Dorong Media Tradisional sebagai Sarana Sosialisasi dan Pemulihan Ekonomi

Penunjukan desa-desa ini diharapkan mampu menjadi model bagi upaya pengentasan kemiskinan di daerah lain.

Sekda Jateng, Sumarno menyambut baik inisiatif ini dan menilai program berbasis desa ini sejalan visi Gubernur Jateng Ahmad Luthfi serta Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.

“Penanganan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Jawa Tengah."

"Dibutuhkan berbagai strategi untuk mengatasi tantangan ini secara menyeluruh,” ujarnya Tribunjateng.com, seusai membuka rapat koordinasi dan sinkronisasi program graduasi bantuan sosial di Kantor Dinsos Jateng, Senin (24/2/2025).

Sumarno menegaskan bahwa kolaborasi antarinstansi sangat diperlukan untuk menyukseskan program ini. 

Menurutnya, kemiskinan erat kaitannya dengan berbagai permasalahan lain seperti stunting dan angka putus sekolah. 

Oleh karena itu, sinergi antara Dinsos, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pendidikan menjadi kunci utama dalam program ini.

“Kami berharap kerja sama antara Pemerintah Pusat dan daerah dapat membantu menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Jawa Tengah,” imbuhnya.

Baca juga: DPRD Jateng Keberatan Efisiensi Anggaran Infrastruktur, Perbaikan Jalan Terhambat

Baca juga: Wakil Menteri Sosial Agus Jabo: Banyak Bansos Belum Tepat Sasaran di Jateng

Berdasarkan data yang dipaparkan Sumarno, angka kemiskinan di Jawa Tengah pada 2024 tercatat sebesar 9,58 persen, atau setara sekira 3,4 juta jiwa. 

Meski sudah mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya, angka ini masih tergolong tinggi dan perlu terus ditekan melalui berbagai program strategis.

Sementara itu, Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono menuturkan bahwa ada dua model program yang akan digencarkan di Jawa Tengah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. 

Hal ini mengingat Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Indonesia.

“Model pertama adalah penguatan potensi desa, dimana petugas Program Keluarga Harapan (PKH) harus mampu menggraduasi 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar keluar dari garis kemiskinan,” jelas Agus.

Selain itu, model kedua adalah fokus pada delapan desa yang telah ditunjuk sebagai pilot project.

Menurut Agus Jabo, dari 923 desa miskin ekstrem di Jawa Tengah, program ini akan dikembangkan secara bertahap hingga semua desa tersebut bisa terentaskan dari kategori miskin ekstrem.

“Kami akan berkolaborasi dengan Pemprov Jateng dan berbagai pihak untuk memastikan program ini berjalan berkelanjutan."

"Target kami adalah menjangkau semua desa miskin ekstrem di Jawa Tengah dalam beberapa tahun ke depan,” imbuhnya. (*)

Baca juga: 3 Masalah di Kendal yang Perlu Ditangani Cepat, Benny Karnadi: Kelangkaan Gas Elpiji Misalnya

Baca juga: Pilu Nasib Bocah 4 Tahun di Sukolilo Pati, Ayahnya Tewas Dibunuh, 9 Pelaku Tak Kunjung Tertangkap

Baca juga: HMPS Tadris Bahasa Inggris UIN Saizu Gelar International Talkshow, Pembicara dari Australia

Baca juga: Dandim 0712 Tegal Tinjau Launching Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah