TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang berlangsung di beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Satu di antaranya berkaitan dengan kecukupan gizi dan porsi makanan pada menu non nasi yang menjadi selingan menu-menu lainnya.

Hasil peninjauan Komisi D di SPPG yang terletak di Ponpes Al Chalimi Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, ditemukan bahwa sistem penyaluran MBG dilakukan dengan menyelingkan menu tanpa nasi setiap minggunya.

Di antaranya, menu burger dengan menggunakan roti sebagai pengganti nasi, sandwich, kentang,  juga olahan mie.

Baca juga: Ada Belatung di Lele Program MBG SMK Pangudi Luhur Magelang, Ini Kata Pihak Sekolah

Ketua Komisi D DPRD Kudus, Mardijanto mengatakan, SPPG Ponpes Al Chalimi dinilai sudah menerapkan SOP yang bagus dari segi kebersihan dan pengolahan makanan.

Artinya, sejauh ini tidak ada komplain dari masyarakat terkait 3.687 menu MBG yang disebar di 17 sekolah, 25 balita, 24 ibu hamil, dan 25 ibu menyusui.

Meski demikian, pihaknya menyoroti adanya menu MBG non nasi yang menjadi selingan di SPPG Ponpes Al Chalimi.

Meski menu tersebut sebagai inovasi program, namun kecukupan gizi dan kecukupan porsi menu harus diperhatikan.

Jangan sampai mengurangi kecukupan gizi dari menu-menu dengan menggunakan nasi yang lengkap dengan protein dan sumber gizi lainnya.

Pihaknya juga tidak ingin menu pengganti nasi ini dalam segi porsi tidak cukup untuk kebutuhan satu kali makan. Terutama pada sasaran ibu hamil dan menyusui.

"Jika menu tanpa nasi ini dimaksudkan agar anak tidak bosan, namun harus diperhatikan kecukupan gizinya. Porsinya juga harus disesuaikan, agar cukup untuk memenuhi kebutuhan sekali makan," terangya, Sabtu (2/8/2025).

Komisi D menekankan kepada SPPG, terutama ahli gizi SPPG, untuk memperhatikan kebutuhan protein yang harus ada pada setiap menu. Minimal protein dalam bentuk olahan telur, atau diambil dari sumber protein lainnya seperti daging.

"Jadi, meskipun ada inovasi menu non nasi, harus ada proteinnya. Jangan sampai roti-roti saja, atau hanya olahan mie saja. Karena protein ini penting," tegasnya.

Komisi D bakal terus melakukan pengawasan kepada SPPG yang sudah beroperasi di wilayah Kabupaten Kudus. Dalam rangka memastikan menu MBG yang diberikan kepada masyarakat layak untuk dikonsumsi dan tercukupi kebutuhan gizinya.

Kepala SPPG Ponpes Al Chalimi Bulungcangkring Kudus, Afifuddin menyampaikan, pihaknya menyiapkan menu MBG sebanyak 3.687 porsi setiap harinya. Dengan sasaran penerima tersebar di 17 sekolah, 25 balita, 25 ibu hamil, dan 25 ibu menyusui.