Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Banyumas

Dugaan Mark Up dalam Program MBG di Banyumas, Porsi Rp7000 Dilaporkan Rp10 Ribu

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banyumas menjadi sorotan terutama

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: muh radlis
TRIBUNJATENG/Permata Putra Sejati
MARK UP MBG - Perwakilan Forum Masyarakat Peduli Program Makan Bergizi Gratis (FMP2M) saat menyampaikan aduan resmi tersebut telah disampaikan kepada Presiden saat kunjungan perwakilan Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) ke Banyumas, Kamis (16/10/2025). Salah satu yang menjadi sorotan terutama adanya dugaan potensi mark up. 

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banyumas menjadi sorotan terutama adanya dugaan potensi mark up. 


Hal itu diungkapkan oleh Forum Masyarakat Peduli Program Makan Bergizi Gratis (FMP2M) yang sempat mengadukan berbagai persoalan. 


FMP2M menilai program yang sejatinya bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah itu justru berpotensi melenceng dari semangat awalnya.


"Kami mendukung penuh program nasional ini, tapi pelaksanaannya di lapangan banyak yang harus dievaluasi," ujar Sekretaris FMP2M, Edo Damaraji, kepada Tribunbanyumas.com, Senin (20/10/2025). 


Menurutnya jangan sampai program bergizi gratis justru jadi ajang mencari untung atau hanya menguntungkan pihak tertentu.


Termasuk dugaan adanya praktik mark up dan ketimpangan ekonomi dalam pelaksanaannya.


Edo mengungkapkan, hasil penelusuran FMP2M menunjukkan adanya potensi mark up harga dalam penyediaan menu makanan di sejumlah Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG). 


Berdasarkan analisis terhadap data dan laporan masyarakat, biaya satu paket makanan yang seharusnya bisa disiapkan dengan nilai sekitar Rp7.000 justru dibanderol hingga Rp10.000 per porsi.


"Saya tanya ke pengusaha catering kalau menu MBG yang disajikan itu nilainya sekitar Rp7.000. 


Tapi kalau disebut Rp10.000, kami pertanyakan komponen biayanya dimana. 


Ini yang harus ditelusuri agar tidak ada permainan harga," ujarnya.


Selain itu, FMP2M menyoroti dominasi sejumlah yayasan dan penyedia besar dalam rantai pasok bahan makanan. 


Menurut Edo, hal ini mengakibatkan pelaku usaha kecil dan warung di sekitar lokasi produksi tidak tersentuh manfaat ekonomi dari program MBG.


"Katanya untuk memajukan UMKM, tapi kenyataannya mereka tidak kecipratan. 


Banyak SPPG justru mengambil bahan dari tengkulak besar. 

Sumber: Tribun Jateng
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved