Dugaan Mark Up dalam Program MBG di Banyumas, Porsi Rp7000 Dilaporkan Rp10 Ribu

4. Pembentukan Satgas Khusus (Satgasus): FMP2M mengusulkan pembentukan Satgasus pengawasan berbasis masyarakat untuk mencegah penyimpangan, termasuk dugaan mark up harga dan pelanggaran higienitas.

Surat aduan resmi tersebut telah disampaikan kepada Presiden saat kunjungan perwakilan Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) ke Banyumas, Kamis (16/10/2025). 

Edo menegaskan aduan ini bukan bentuk penolakan terhadap program pemerintah, melainkan upaya menjaga integritas dan keberlanjutan kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan anak-anak.

"Kami tidak menolak, kami justru ingin program ini benar-benar tepat sasaran, higienis, dan adil. 

Kalau masyarakat tidak ikut mengawasi, program sebesar ini bisa keluar jalur dan tidak terkontrol," katanya.

FMP2M berharap pemerintah pusat segera menurunkan tim evaluasi independen untuk memeriksa pelaksanaan MBG di Banyumas, mulai dari sistem produksi hingga distribusi.

"Kalau dibiarkan, bukan hanya soal gizi anak yang terancam, tapi juga kredibilitas program nasional yang sangat baik ini bisa tercoreng," ungkapnya. (jti)