Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Pati

Kopdes Merah Putih di Pati Cuma Jadi Agen LPG: Itupun Dibatasi 100 per Bulan

Para pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Pati "menjerit" meminta tolong kepada Presiden Prabowo Subianto.

Penulis: Mazka Hauzan Naufal | Editor: muh radlis
IST
PROTES - Pengurus Koperasi Desa Merah Putih di Pati "menjerit" meminta tolong kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka merasa KDMP di Pati "mati suri" karena hanya difungsikan sebagai agen BUMN. Protes itu mereka ungkapkan di tengah penyelenggaraan Kopdes Fest #1 2025 di halaman Gedung Bakorwil Pati, Sabtu-Minggu (1-2/11/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Pati protes ke Presiden Prabowo
  • KDMP di Pati "mati suri" karena hanya difungsikan sebagai agen BUMN
  • KDMP di Pati hanya jadi agen LPG dan dibatasi 100 per bulan

 

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Para pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Pati "menjerit" meminta tolong kepada Presiden Prabowo Subianto.

Mereka merasa KDMP di Pati "mati suri" karena hanya difungsikan sebagai agen BUMN.


Protes itu mereka ungkapkan di tengah penyelenggaraan Kopdes Fest #1 2025 di halaman Gedung Bakorwil Pati.


Acara pameran potensi desa ini digelar dua hari, Sabtu-Minggu (1-2/11/2025).


Pameran potensi desa ini juga menjadi ekspresi harapan mereka agar bisa menjalankan usaha yang mengangkat potensi lokal demi mewujudkan kemandirian desa.

Baca juga: Kalah Lima Kali Beruntun, Suporter Persijap Jepara Ingin Managemen Evaluasi Besar-besaran


"Ini sebetulnya protes kami kepada Istana. tapi kami kemas dengan cara santun dengan cara menampilkan potensi desa.

Ada 406 KDMP se-Kabupaten Pati. KDMP se-Indonesia itu pada dasarnya sudah jalan tetapi mati suri," kata Ketua Panitia Kopdes Fest, Gigih Suwarsono.


Menurutku dia, KDMP seperti mati suri lantaran minimnya dukungan dan tidak ada infrastruktur yang jelas.


Dia berharap pemerintah pusat bisa memberikan dukungan, misalnya dengan mempermudah akses permodalan.


"Kemudian adanya regulasi yang jelas mulai dari tingkat desa sampai pusat. Saat ini kami kebingungan mau ngapain.

Permodalan tidak ada. Potensi desa ada, tapi kami diminta hanya menjadi agen LPG, itu pun 100 sebulan.

Kami bersaing dengan pengusaha kecil, toko kelontong, ini bukan hal yang semestinya terjadi," jelas Gigih.


Dia berharap KDMP bisa diberi keleluasaan untuk menjalankan usaha sesuai potensi masing-masing desa, tidak hanya sebagai agen-agen BUMN.


"Di seluruh Indonesia boleh dilihat. Banyak yang kantornya bahkan tutup, tidak ada kegiatan.

Pati termasuk hebat, banyak yang jalan, tapi hanya sebatas menjadi agen, tidak menjalankan usaha yang bisa mencapai kemandirian desa," tandas dia. (mzk)

Sumber: Tribun Jateng
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved