Pemkab Banyumas Revisi RDTR, Arah Pembangunan Purwokerto Selatan Diubah ke Kawasan Permukiman

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Rencana menjadikan kawasan Purwokerto bagian selatan sebagai pusat pendidikan tampaknya perlu dikaji ulang.

Meski telah tercantum dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sejak 2019, kawasan tersebut hingga kini belum berhasil menarik minat perguruan tinggi untuk menanamkan investasi.

Melihat kondisi itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas mulai mempertimbangkan perubahan fungsi wilayah tersebut menjadi kawasan permukiman terpadu sekaligus embrio kota baru.

Wacana perubahan ini disampaikan dalam Konsultasi Publik Revisi RDTR Kawasan Perkotaan Purwokerto, yang berlangsung di Pendopo Wakil Bupati Banyumas pada Selasa (4/11/2025).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tahapan revisi RDTR, sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas.

Sesuai regulasi, peninjauan ulang tata ruang dilakukan setiap lima tahun, dan revisi kali ini telah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN.

Fakta di lapangan menunjukkan, Purwokerto Selatan masih belum menjadi daya tarik bagi kampus atau institusi pendidikan tinggi.

Baca juga: Revisi RDTR Purwokerto Soroti Pelestarian Cagar Budaya di Tengah Rencana Pengembangan Kota

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) Banyumas, M. Abd Tsani, mengungkapkan, kawasan Purwokerto Selatan awalnya didesain sebagai kawasan pendidikan. 

Pemerintah daerah berharap kawasan itu menjadi pemicu (trigger) tumbuhnya pusat pertumbuhan baru, lengkap dengan fasilitas pendukung seperti perumahan, perdagangan, dan infrastruktur.

Namun, setelah lima tahun berjalan, realisasinya jauh dari harapan. 

"Sampai sekarang belum ada perguruan tinggi yang benar-benar serius membuka kampus di sana."

"Telkom sempat berminat, tapi kemudian mundur," ujar Tsani. 

Ia menambahkan, pemerintah sebenarnya sudah merancang jalur primer dari Karangnanas hingga Wlahar Wetan sebagai tulang punggung kawasan pendidikan tersebut. 

Sayangnya, rencana itu tertunda karena terkendala biaya pembangunan infrastruktur yang besar.

Karena itu, pihaknya mulai berpikir realistis.