‘Mengadili’ Ahmad Luthfi 

Tidak adil jika membandingkan kinerja Ahmad Luthfi dan Deddy Mulyadi di Jawa Barat hanya dengan parameter sempit, yaitu jalan dan pajak kendaraan bermotor belaka.

Sekali lagi, Jawa Tengah dan Jawa Barat merupakan ‘medan tempur’ yang berbeda sehingga ketika harus dibandingkan, parameternya mesti lebih luas sehingga kalaupun terpaksa harus mengambil kesimpulan, mendekati predikat perbandingan yang fair.

Saya tawarkan dari kemampuan anggaran antara Jawa Tengah dan Jawa Barat yang jelas-jelas timpang. Jawa Barat dengan status provinsi dengan populsi tertinggi di negeri ini memiliki jumlah penduduk 46 juta jiwa (data 2024) sehingga berpeluang mendapatkan alokasi dana dari pusat di APBD jauh lebih besar dibanding Jawa Tengah.

Di parameter yang sama, Jawa Tengah terdata memiliki jumlah penduduk 38 juta jiwa alias terpaut sekira 8 juta jiwa, dibanding Jawa Barat. Untuk menyamai jumlah penduduk di Jawa Barat, sama halnya harus menambahkan dua kali jumlah penduduk di DIJ yang di tahun 2022 tercatat sejumlah 4 juta jiwa. 

Masih tentang komponen yang menentukan besaran APBD terkait dana dari pusat yang melihat luas wilayah. Data BPS tahun 2023 menyebut bahwa luas Jawa Barat tercatat 37 ribu kilometer persegi, sementara Jawa Tengah adalah 34 ribu kilometer persegi.

Komponen lain yang mempengaruhi dana dari Pemerintah Pusat untuk besaran APBD juga ditentukan oleh luas wilayah, dimana menurut data BPS tahun 2023, Jawa Barat memiliki luasan 37 ribu kilometer persegi, sedangkan Jawa Tengah 34 ribu meter persegi. 

Dan benar,  Jawa Barat yang juga menjadi penopang langsung DKI Jakarta, membukukan APBD Rp 31 triliun di tahun 2025. Di tahun yang sama, APBD Jawa Tengah tercatat hanya di angka Rp 25 triliun. 

Ironisnya, meski luasan dan juga jumlah penduduk serta besaran APBD Jawa Barat jauh mengungguli Jawa Tengah, namun panjang jalan provinsi yang harus dikelola dan dipelihara oleh Pemprov Jawa Tengah jauh lebih panjang dibanding Jawa Barat.

Data BPS tahun 2025 menyebut,  Jawa Tengah memiliki panjang jalan provinsi 2.440 kilometer, jauh lebih panjang dibanding Jawa Barat yang ‘hanya’ 2.362 kilometer. 

Potensi pendapatan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat juga lebih tinggi dibanding Jawa Tengah.

Sebagai provinsi dengan populasi terbesar di negeri ini, kendaraan bermotor di Jawa Barat pada 2025 tercatat 24,26 juta unit. Sementara saya tidak menemukan data pada tahun yang sama untuk Jawa Tengah. Catatan terakhir untuk jumlah kendaraan bermotor di Jawa Tengah tahun 2022 diklaim tidak lebih dari 20 juta unit. 

Saya tidak ingin terburu mengambil kesimpulan, namun dari data tersebut, Jawa Barat memiliki kemampuan keuangan yang lebih keluasa dibanding Jawa Tengah, termasuk keleluasaan anggaran untuk pemeliharaan jalan provinsi. Apalagi data juga mendukung, tanggung jawab pemeliharaan jalan di Jawa Tengah 80 kilometer lebih panjang dibanding Jawa Barat.

Jarak 80 kilometer ini sebanding dengan jarak Jogja-Semarang atau Jogja-Solo.

Tidak bermaksud untuk membela, apalagi harus mengorbankan profesionalitas sebagai jurnalis, namun sebagai wong Jawa Tengah, rasanya saya perlu menyajikan perspektif ini guna membangun optimisme. Saya berharap sudut pandang ini menjadi spirit bagi Ahmad Luthfi untuk lebih bersemangat dalam menahkodai provinsi dengan 36 kabupaten kota ini.

Data-data ini rasanya juga cukup beralasan bagi Akhmad Luthfi untuk tidak terpancing mengikuti standar orang lain. Ahmad Luthfi lebih penting fokus mengurus Jawa Tengah dengan standar dan prioritas yang ia tetapkan ketimbang ribet berusaha tampak lebih unggul pada 'perlombaan' dengan pihak lain yang sejak awal parameternya tak bisa dibandingkan.