Apa Salah Khamim?

Belum lagi ia tahu persis, program Makan Bergizi Gratis alias MBG dengan dana gila-gilaan dengan narasi pro ke dunia pendidikan adalah bohong belaka. Bagi Khamim dan guru-guru lainnya, terutama guru honorer, MBG tak lebih dari upaya menghambur-hamburkan uang negara sementara nasib mereka yang termarginalkan sama sekali tak tersentuh. Belum lagi, wacana menjadikan pegawai SPPG diangkat menjadi pegawai berstatus PPPK adalah narasi menyakitkan eksistensi profesi pendidik. 

Lantas jika Khamim adalah kepala sekolah yang berstatus ASN apakah analisis ini meleset? Rasanya tidak. Negeri ini memberikan banyak contoh bagaimana korupsi dan perilaku tak terpuji lainnya dipertontonkan setiap hari. Apalagi yang dicuri oleh Khamim nilainya tak seberapa dengan yang dirampas oleh koruptor, mafia tambang, dan seabrek kejahatan yang tumbuh subur di negeri ini, termasuk aparat penegak hukum yang memperjualbelikan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri. 

Saya tak bermaksud membela yang dilakukan Khamim. Saya hanya heran, sekaligus curiga kenapa kejahatan remeh temeh yang dilakukan macam Khamim selalu saja menjadi atensi aparat penegak hukum. Laporan model A yang dibuat untuk menjerat Khamim membuktikan bahwa laporan ini dilakukan oleh negara (polisi) yang melihat ada perbuatan melawan hukum. Jika ini dilakukan atas nama negara, maka kejahatan serupa, yang justru jauh lebih jahat dengan kerugian negara lebih besar kenapa masih dibiarkan. 

Bagi saya, Khamim adalah bukti nyata bahwa hukum di negeri ini tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Bagi saya, penegakan hukum di negeri ini tak ubahnya semacam sinetron kejar tayang yang jauh dari upaya menciptakan rasa keadilan. (*)