Respon Wagub Jateng soal wacana SPPG dikelola Perguruan tinggi: Masih Dikaji

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Wacana melibatkan perguruan tinggi dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut mendapat respon dari wakil gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen.

Taj Yasin menjelaskan, pengadaan dapur masih dikaji Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dia menyebut, hingga kini pihaknya masih mempelajari kemungkinan kampus menjadi bagian dari pengelolaan SPPG.

Menurutnya, karakter perguruan tinggi berbeda dengan sekolah yang selama ini menjadi sasaran utama MBG.

“Kalau MBG di kampus tanggapan kami ya dilihat dulu seberapa sih karena kampus ini kan berbeda ya dengan sekolah dengan masyarakat,” ujar Taj Yasin, Kamis (21/5/2026).

Ia menjelaskan, selain pengelolan, jika program menyasar kampus maka membutuhkan pendataan yang lebih rinci. Sebab, tidak seluruh mahasiswa berada di daerah yang sama maupun mengikuti perkuliahan secara tatap muka.

“Kampus ini juga masyarakatnya harus benar-benar didata ya. Dari penghitungan mahasiswanya karena ini juga tidak semuanya ada di Jawa Tengah," ungkapnya. 

Wacana masuknya SPPG ke lingkungan kampus sebelumnya memang mulai memunculkan perdebatan di kalangan akademisi. Di satu sisi, perguruan tinggi dinilai memiliki sumber daya yang cukup besar untuk mendukung program nasional tersebut.

Namun di sisi lain, keterlibatan kampus dalam pengelolaan MBG juga dinilai memiliki sejumlah tantangan dan risiko. Mulai dari ketepatan sasaran penerima manfaat hingga mekanisme pengelolaan dapur program. 

Dalam kesempatan sebelumnya, Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan FISIP Undip Wahid Abdulrahman menilai, kebijakan pemerintah yang membuka peluang bagi perguruan tinggi untuk mengelola SPPG dalam program MBG merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk melibatkan lebih banyak pihak, Termasuk perguruan tinggi.

"Selama ini, kampus memang menjadi salah satu kelompok yang cukup kritis terhadap pelaksanaan program MBG," kata dia.

"Karena itu, pemerintah tampaknya ingin membangun engagement atau keterlibatan yang lebih luas dengan perguruan tinggi agar ruang partisipasi kampus semakin terbuka," lanjutnya.

Pola seperti kata dia sebenarnya juga terlihat dalam kebijakan-kebijakan lain yang belakangan diarahkan kepada perguruan tinggi.

Namun demikian, jika dilihat dari perspektif kampus, perguruan tinggi seharusnya tetap fokus pada fungsi utamanya, yakni menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

"Saya melihat pengelolaan SPPG ini memiliki nuansa bisnis yang cukup kuat Karena itu, perlu dipertanyakan apakah pengelolaan program seperti ini memang layak dijadikan bagian dari aktivitas utama kampus," ungkapnya.