JPN Kejati Jateng Sarankan Warga Tunggulpandean Jepara Tempuh Jalur Hukum Soal Gardu Induk PLN

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Polemik pembangunan Gardu Induk PLN di Desa Tunggulpandean, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, kembali memanas. 

Setelah melalui serangkaian audiensi yang tak kunjung menemukan titik temu, Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah akhirnya mendorong persoalan ini diselesaikan lewat jalur hukum.

Langkah tersebut disampaikan JPN Ayu saat audiensi di Ruang Rapat Sosrokartono, Setda Jepara, Senin (6/10/2025). 

Audiensi itu dihadiri oleh Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Jateng, Bupati Jepara Witiarso Utomo, Kajari Jepara RA Dhini Ardhany, perwakilan PLN UIP JBT 4, Pemdes Tunggulpandean, serta warga penolak pembangunan gardu induk.

Menurut Ayu, proyek Gardu Induk PLN Tunggulpandean merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang seharusnya mendapat dukungan penuh semua pihak. 

Namun, karena muncul penolakan dari sebagian warga, maka mekanisme hukum menjadi jalan paling elegan.

“Kalau ini terus diperdebatkan di forum terbuka tanpa dasar hukum, jadinya debat kusir. Silakan ajukan gugatan perdata ke pengadilan agar semua diuji secara hukum. Dengan begitu akan ada kepastian - apakah sosialisasi proyek ini sah atau tidak,” ujar Ayu.

Polemik bermula dari tudingan sejumlah warga yang menilai proses sosialisasi pembangunan gardu induk tidak transparan. 

Mereka mengklaim hanya sebagian pihak - khususnya pemilik lahan terdampak proyek - yang diundang dalam sosialisasi.

Perwakilan warga, Teguh dan Siswanto, bahkan menunjukkan dokumen undangan yang menurut mereka “rancu”, karena ada ketidaksesuaian antara tanggal dan waktu pelaksanaan. 

Mereka juga mempertanyakan alasan tanah aset desa yang akhirnya digunakan melalui mekanisme ruislag.

“Kami bukan menolak pembangunan, tapi sejak awal merasa tidak dilibatkan secara utuh. Ada undangan yang tidak sinkron, dan ada warga yang bukan pemilik lahan justru ikut hadir,” ungkap Siswanto 

Salah satu nama yang disebut warga adalah Sulistiono, yang belakangan diketahui sempat menjadi pemilik lahan terdampak proyek sebelum akhirnya lahan itu ditukar guling. 

Ironisnya, Sulistiono kini bergabung dalam kelompok warga yang menolak pembangunan.

Menanggapi hal itu, Manager Pertanahan dan Aset PLN UIP JBT, Kusumaning Ayu, menegaskan bahwa pelaksanaan sosialisasi sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

“Yang kami undang adalah masyarakat pemilik tanah yang terkena proyek. Itu sesuai aturan. Kami juga memiliki daftar hadir dan dokumentasi lengkap dari sosialisasi yang dilakukan pada Januari 2017, Agustus 2018, dan November 2020,” jelasnya.

Namun, penjelasan tersebut belum mampu menenangkan warga. 

Audiensi yang berlangsung dinamis itu akhirnya berujung dengan aksi walkout dari kelompok warga penolak sebelum forum resmi ditutup.

Bupati Jepara Witiarso Utomo yang hadir dalam pertemuan itu berharap agar semua pihak menahan diri dan tetap menempuh jalur konstitusional. 

“Proyek strategis seperti gardu induk ini penting untuk ketahanan energi daerah. Tapi semua proses juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat,” katanya.

Kini, bola panas polemik Gardu Induk Tunggulpandean berpindah ke tangan warga. 

Jika gugatan benar-benar dilayangkan, maka pengadilan akan menjadi arena penentu, apakah proyek tersebut sah secara prosedural, atau perlu dikaji ulang dari awal.

Sebagai informasi tambahan, gardu Induk PLN Tunggulpandean merupakan salah satu proyek strategis yang ditujukan untuk memperkuat sistem kelistrikan di kawasan utara Jawa Tengah, termasuk Jepara, Kudus, dan Pati. 

Namun hingga kini, realisasinya masih tersendat akibat perbedaan pandangan antara warga dan pihak pengembang. (Ito)