Jepara Perkuat Ketangguhan Hadapi Musim Hujan dengan Sosialisasi hingga Pembuatan Sumur Bor

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Pemerintah Kabupaten Jepara mulai mengambil langkah nyata menghadapi potensi bencana alam di musim penghujan tahun ini. 

Tak hanya fokus pada penanganan darurat, Jepara juga menyiapkan strategi jangka menengah untuk mengurangi risiko banjir, longsor, hingga krisis air bersih yang kerap menghantui wilayah pesisir dan pegunungan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jepara bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggencarkan sosialisasi dan pelatihan kesiapsiagaan bagi relawan serta perangkat daerah. 

Baca juga: Pendopo Kabupaten Jepara Disiapkan Jadi Museum Kartini, Langkah Awal Lestarikan Sejarah dan Budaya

Kegiatan yang telah digelar di Pendapa Kartini, dalam waktu dekat ini menjadi momentum penguatan koordinasi lintas sektor.

“Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2024 menempatkan Jepara pada kelas risiko sedang, dengan skor 119,49. Namun jika dilihat lebih rinci, ancaman seperti banjir, gelombang tinggi, dan kekeringan masih masuk kategori tinggi,” kata Wakil Bupati Jepara, Muhammad Ibnu Hajar kepada Tribunjateng, Kamis (23/10/2025).

Menurutnya, ancaman terbesar Jepara justru bukan banjir, melainkan kekeringan. Berdasarkan kajian risiko 2023 - 2027, sebanyak 192 dari 195 desa di Jepara berada pada zona rawan kekeringan tinggi. 

Dalam tiga tahun terakhir, ribuan warga terdampak dan BPBD harus menyalurkan jutaan liter air bersih setiap musim kemarau.

Untuk itu, Pemkab Jepara tak ingin hanya bersandar pada langkah reaktif. 

Pihaknya telah menyiapkan strategi penanganan krisis air bersih 2026 - 2028 yang meliputi pembuatan dan optimalisasi sumur bor, pembangunan jaringan pipanisasi baru, perbaikan pipa rusak, serta peningkatan kinerja PDAM Tirta Jungporo.

“Peralatan BPBD sudah siap, personel juga terlatih. Tapi penanganan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Kita butuh keterlibatan masyarakat dan dunia usaha untuk memperkuat ketangguhan daerah,” ujar Gus Hajar.

Selain rencana jangka menengah, Pemkab tetap mengandalkan solusi darurat berupa droping air bersih menggunakan truk tangki.

Dalam kesempatan tersebut, BNPB juga menyerahkan bantuan satu unit mobil tangki air dan perlengkapan penanganan bencana, termasuk chainsaw untuk evakuasi darurat.

Bantuan diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, kepada Pemkab Jepara.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Dr Raditya Jati, menegaskan pentingnya penguatan sistem kesiapsiagaan lokal.

“Kekuatan mitigasi bencana ada di daerah. Semakin siap daerah seperti Jepara, semakin kecil dampak bencana yang terjadi,” ungkapnya.