DPRD Layangkan 53 Kritik dan Saran Atas Program Pemerintah Jepara 2025

Disparbud khususnya bidang kebudayaan didorong menjalin bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya untuk meningkatkan kunjungan edukasi kebudayaan ke tempat cagar budaya dan museum yang ada di Kabupaten Jepara.

"Memperkuat layanan perpustakaan keliling ke daerah terpencil dan melengkapi sarana prasarana dengan teknologi kekinian melalui sosialisasi dan pembinaan perpustakaan tingkat desa secara berkelanjutan," jelas dia.

Tujuh rekomendasi lainnya adalah memastikan pemerintah daerah dalam hal penyerapan anggaran pada belanja hibah dan bantuan sosial dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan dan alokasi
bantuan tersalurkan tepat sasaran.

Perlunya pengerukan tanah di sisi kanan dan kiri bahu jalan kabupaten secara berkala dan menormalisasi drainase untuk meminimalisir risiko ancaman bencana banjir.

Mempercepat proses asesmen penerima bantuan bagi korban bencana alam dari tiga minggu menjadi 1 (satu) minggu. Memperkuat koordinasi lintas sektor melalui penyusunan mekanisme kerja terpadu yang jelas, penegasan peran dan tanggung jawab antar instansi.

Mengoptimalkan penanganan pengolahan sampah melalui kerjasama dengan sektor swasta. Serta mengembangkan riset rekayasa genetika pada hewan ternak dan tanaman buah unggul yang berorientasi pada produksi bibit berkualitas tinggi.

"Segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Pusat terkait pembiayaan gaji PPPK dan PPPK PW agar dialokasikan melalui APBN sesuai amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, sehingga belanja pegawai pada APBD tidak melebihi 30 persen," tuturnya. (Sam)