Mulia Hati Safaatun Lepas Bantuan Saat Warga Kendal Ramai Ajukan Protes Tak Dapat Bansos

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Tindakan mulia dilakukan oleh Nur Safaatun, warga Kelurahan Candiroto Kecamatan Kendal yang telah ikhlas melepas bantuan sosial.

Sejak tahun 2013, ia telah ditetapkan menjadi penerima bantuan sosial, berupa PKH maupun BLT.

Namun seiring berjalannya waktu, kondisi perekonomian Safaatun kian membaik.

Berbekal keyakinan dan ikhtiar mantap, ia ikhlas melepas bantuan yang telah ia terima sejak 12 tahun silam.

Baca juga: 140 Pelaku UMKM Dilatih Pemasaran Medsos, Pemkab Kendal Kejar Target Digitalisasi

Baca juga: Lagi, Warga Kendal Protes Tak Dapat Bansos, Langsung Kicep Usai Terungkap Fakta Ini

"Alhamdulillah mas, kondisi ekonomi keluarga kami sekarang sudah membaik. Jadi karena ini sekarang bukan hak kami, biarkan ini menjadi hak penerima yang lain," katanya, Senin (24/11/2025).

Safaatun mengatakan, ekonomi keluarganya mulai membaik sejak tahun ini. Usaha yang ia geluti pun mulai bertumbuh.

"Semoga bisa memberikan manfaat untuk warga penerima yang lainnya," ujarnya.

Kemuliaan hati Safaatun cukup kontras dengan warga Kendal yang kini masih melakukan protes ke Dinas Sosial (Dinsos) 

Warga protes lantaran tidak mendapat bantuan sosial, meskipun tidak terindikasi judi online.

Kepala Dinsos Kendal, Muntoha mengatakan saat ini terdapat sekitar 200 penerima bantuan yang telah secara sukarela mengundurkan diri melalui proses graduasi.

Dia mengatakan, graduasi merupakan proses berakhirnya kepesertaan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM), karena kondisi ekonomi dan sosialnya sudah meningkat dan tidak lagi memenuhi syarat penerima bantuan.

"Graduasi ini bisa terjadi secara mandiri atau karena dorongan pendamping sosial, karena KPM sudah mampu secara ekonomi, misalnya memiliki penghasilan tetap atau usaha yang sukses," terangnya.

Muntoha belum menyebut secara rinci wilayah mana yang memiliki tingkat graduasi tertinggi.

"Data rekap nanti akan dirilis akhir tahun, sementara ini kurang lebih sekitar 200 penerima yang sudah mengundurkan diri," sambungnya.

Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari mengakui penyusunan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kendal belum maksimal.