Paripurna Malam-malam, DPRD Sahkan APBD Kendal 2026: Proyeksi PAD Rp2,5 Triliun

"Pengalaman tahun sebelumnya, defisitnya tinggi dan tidak capai target, sehingga tahun ini defisit kami pasang di angka Rp50 miliar," ujarnya.

Mahfud pun meminta Pemkab Kendal komitmen dan secara serius menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk meningkatkan pendapatan.

"Peningkatan pendapatan harus ada kerja keras serius dan itu telah disanggupi oleh Bapenda Kabupaten Kendal untuk mencapai target yang disepakati," paparnya.

Baca juga: KPU Kendal Miliki Gedung Baru, Hibah Pilkada 2024 Senilai Rp1,2 M

• Kendal Belum Punya Pusat Oleh-oleh, Bupati Tika: Saya Juga Sering Ditanya Tamu Daerah Lain

Sementara itu, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan, penyusunan RAPBD bukan sekadar sebuah proses teknis administratif, melainkan upaya strategis untuk merumuskan pembangunan yang menjawab kebutuhan masyarakat.

"Kami sampaikan terima kasih kepada DPRD yang telah bekerja keras membahas dokumen RAPBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026."

"Tentunya ini untuk memastikan keberlanjutan pembangunan daerah,” tutur Bupati yang biasa disapa Tika ini.

Tika menerangkan, penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2026 mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Selain itu, RAPBD juga disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

"Jadi ini sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Bahwa RAPBD merupakan cerminan dari visi dan misi bersama untuk membawa Kabupaten Kendal menuju masa depan yang lebih baik, berdaya saing, dan sejahtera," terangnya.

Selain itu, Tika juga memastikan setiap alokasi anggaran telah mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah, aspirasi masyarakat, serta kondisi perekonomian terkini.

Adapun program prioritas itu di antaranya peningkatan kualitas SDM yang unggul dan produktif serta peningkatan tata kelola kelembagaan sebagai pondasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ada juga berupa pemerataan infrastruktur pembangunan yang ramah lingkungan, pemantapan produktivitas ekonomi daerah menuju perbaikan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur serta pemantapan pembangunan daerah yang maju dan berkelanjutan. (*)