19 Dapur Gizi di Kudus Ternyata Belum Punya Sertifikat Higienis, Bupati Samani Desak Lengkapi Segera

Berguna memastikan tidak ada kandungan berbahaya seperti E-Coli atau salmonella yang bisa menyebabkan diare dan dampak buruk lainnya.

"Setelah semua uji dilakukan, Dinas Kesehatan bisa memberikan sertifikat pelatihan dan surat rekomendasi, yang kemudian dapat diunggah di OSS secara digital. Apabila dirasa laik, maka MPP akan mengeluarkan SLHS," tuturnya.

Nuryanto melanjutkan, pada 2025 ini, pihaknya mengadakan empat kali pelatihan untuk SLHS dengan fasilitasi oleh pemerintah.

Katanya, semua SPPG yang sudah beroperasi atau dalam tahap pembangunan diharapakan segera mengikuti proses untuk mendapatkan SLHS.

SPPG yang telah beroperasi di Kudus ditarget mendapatkan SLHS segera mungkin sebelum 2025 berakhir.

Dalam rangka menjamin kualitas produk MBG yang diberikan kepada penerima manfaat sebagai makanan yang sehat dan menyehatkan.

Juga upaya meminimalisir potensi buruk yang berpotensi mengencam, seperti kasus keracunan makanan.

Pasiter Kodim 0722/Kudus, Kapten Arm Muslikhan menambahkan, 19 SPPG yang sudah beroperasi di Kabupaten Kudus tersebar di beberapa wilayah.

Di Kecamatan Mejobo sudah berdiri 2 SPPG, Jekulo 3 SPPG, Kecamatan Jati 3 SPPG, Bae 4 SPPG, Kota 3 SPPG, Dawe 1 SPPG, dan Kecamatan Gebog 3 SPPG.

Baca juga: 2 SPPG Penyedia MBG di Pati Utara Diresmikan

Selebihnya masih ada 39 calon SPPG yang masih dalam proses pendirian.

Meliputi, 4 SPPG di Kecamatan Jati, 5 SPPG di Kecamatan Kota, 4 SPPG di Kecamatan Kaliwungu, 9 SPPG di Kecamatan Dawe, 5 SPPG di Kecamatan Gebog, 3 SPPG di Kecamatan Jekulo, 3 SPPG di Kecamatan Mejobo, 3 SPPG di Kecamatan Bae dan 3 SPPG di Kecamatan Undaan.

"Untuk syarat SLHS sudah ada atensi dari bupati agar segera dipenuhi. Targetnya bulan ini semua SPPG yang sudah beroperasi mendapatkan SLHS," tuturnya. (Sam)