19 Dapur Gizi di Kudus Ternyata Belum Punya Sertifikat Higienis, Bupati Samani Desak Lengkapi Segera

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus mencatat dari 19 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi di wilayah Kabupaten Kudus, hingga Senin (6/10/2025) belum ada yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

SLHS menjadi standarisasi yang dipersyaratkan dalam operasional SPPG atau dapur MBG.

Syarat SLHS dipertegaskan kembali setelah adanya kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi dampak adanya dugaan keracunan makan bergizi gratis (MBG).

Baca juga: SPPG Purwodadi Banyumas Hentikan Layanan karena Dana Operasional Tak Kunjung Cair

Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus mencatat, dari 19 SPPG yang sudah beroperasi belum ada yang mengantongi SLHS.

Baik SPPG yang pertama kali berdiri di Kudus, maupun SPPG ke-19 yang baru diresmikan pada 4 Oktober lalu di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus, Nuryanto menyampaikan, SLHS menjadi syarat untuk menjamin keamanan pangan di SPPG.

Rapat koordinasi sudah dilakukan untuk mendorong dan memberikan fasilitasi bagi SPPG agar memiliki SLHS.

Meski belum ada yang memperoleh SLHS, Dinas Kesehatan Kudus sudah melakukan pendampingan dan pelatihan SLHS kepada sejumlah SPPG di Kabupaten Kudus.

Di antaranya, SPPG Getasrabi, SPPG Umku, SPPG Kaliputu, SPPG Undaan, juga SPPG Polres.

"Sudah ada beberapa SPPG yang berproses untuk SLHS. Ada juga yang baru tahap pelatihan," terangnya.

Lebih lanjut, untuk mendapatkan SLHS diperlukan komitmen dari SPPG dalam mengurus segala sesuatunya.

Mulai dari izin usaha melalui laman Online Single Submission (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi berbasis Elektronik.

Setelahnya, baru bisa dilakukan pelatihan keamanan pangan, meliputi pelatihan proses memilah dan menerima bahan baku, cara memasak yang baik, pengemasan, termasuk takaran kandungan gizi yang ada di dalam makanan.

Selain itu, untuk mendapatkan SLHS juga perlu dilakukan infeksi kesehatan atau peninjauan lingkungan dapur produksi.

Sekaligus, melakukan uji air yang digunakan di laboratorium.

Berguna memastikan tidak ada kandungan berbahaya seperti E-Coli atau salmonella yang bisa menyebabkan diare dan dampak buruk lainnya.

"Setelah semua uji dilakukan, Dinas Kesehatan bisa memberikan sertifikat pelatihan dan surat rekomendasi, yang kemudian dapat diunggah di OSS secara digital. Apabila dirasa laik, maka MPP akan mengeluarkan SLHS," tuturnya.

Nuryanto melanjutkan, pada 2025 ini, pihaknya mengadakan empat kali pelatihan untuk SLHS dengan fasilitasi oleh pemerintah.

Katanya, semua SPPG yang sudah beroperasi atau dalam tahap pembangunan diharapakan segera mengikuti proses untuk mendapatkan SLHS.

SPPG yang telah beroperasi di Kudus ditarget mendapatkan SLHS segera mungkin sebelum 2025 berakhir.

Dalam rangka menjamin kualitas produk MBG yang diberikan kepada penerima manfaat sebagai makanan yang sehat dan menyehatkan.

Juga upaya meminimalisir potensi buruk yang berpotensi mengencam, seperti kasus keracunan makanan.

Pasiter Kodim 0722/Kudus, Kapten Arm Muslikhan menambahkan, 19 SPPG yang sudah beroperasi di Kabupaten Kudus tersebar di beberapa wilayah.

Di Kecamatan Mejobo sudah berdiri 2 SPPG, Jekulo 3 SPPG, Kecamatan Jati 3 SPPG, Bae 4 SPPG, Kota 3 SPPG, Dawe 1 SPPG, dan Kecamatan Gebog 3 SPPG.

Baca juga: 2 SPPG Penyedia MBG di Pati Utara Diresmikan

Selebihnya masih ada 39 calon SPPG yang masih dalam proses pendirian.

Meliputi, 4 SPPG di Kecamatan Jati, 5 SPPG di Kecamatan Kota, 4 SPPG di Kecamatan Kaliwungu, 9 SPPG di Kecamatan Dawe, 5 SPPG di Kecamatan Gebog, 3 SPPG di Kecamatan Jekulo, 3 SPPG di Kecamatan Mejobo, 3 SPPG di Kecamatan Bae dan 3 SPPG di Kecamatan Undaan.

"Untuk syarat SLHS sudah ada atensi dari bupati agar segera dipenuhi. Targetnya bulan ini semua SPPG yang sudah beroperasi mendapatkan SLHS," tuturnya. (Sam)