Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Kudus

KPK Turun Gunung di Kudus: Bongkar 8 Poin Kritis Mulai Anggaran hingga Pengadaan Barang dan Jasa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap jalannya Pemerintah Kabupaten Kudus.

Penulis: Rifqi Gozali | Editor: raka f pujangga
Tribunjateng/Rifqi Gozali
MONITORING -  Kasatgas Koordinator dan Supervisi KPK Wilayah Jateng dan DIY, Azril Zah (pakai batik) seusai melakukan monitoring dan evaluasi yang berlangsung di Pendopo Kudus, Senin (3/11/2025). Dalam kesempatan ini KPK memberikan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan. 

Kemudian Ketua DPRD Kudus Masan menjelaskan, dalam monitoring tersebut DPRD yang memiliki tugas dalam penganggaran dan pengawasan akan lebih ditingkatkan.

Pihaknya juga akan koordinasi lebih dengan Bappeda mengingat di sana terdapat perencanaan yang menyangkut visi dan misi bupati.

“Jadi proses penganggaran 2026 nanti akan lebih selektif dalam proses penganggaran yang lebih memberi manfaat dan menyesuaikan program pusat, provinsi, dan daerah,” kata dia.

Baca juga: Geger KPK Usut Dana Hibah Rp3 Miliar di Kabupaten Pekalongan, Begini Kata Sekda

Selanjutnya berkaitan dengan pokok-pokok pikiran atau Pokir DPRD, katanya, ke depan diupayakan menyesuaikan dengan program dan visi misi bupati. 

Misalnya berkaitan dengan bantuan untuk tempat ibadah dan bantuan untuk UMKM.

“Jadi itu diselaraskan dengan visi misi bupati, jadi pokir yang sudah sesuai aturan perundangan-undangan yang ada tinggal posisi pelaksanaannya lebih baik lagi ke depan,” kata Masan. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved