FIX, Tanggungan Biaya Haji 2026 Tiap Jemaah Rp54.194.366

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Fix, besaran biaya perjalanan haji pada 2026 yang ditanggung setiap jemaah adalah Rp54,1 juta. 

Penentuan besaran Bipih tersebut merupakan hasil pembahasan Kementerian Haji dan Umrah bersama Komisi VIII DPR RI yang dilaksanakan secara marathon beberapa belakangan ini.

Besaran tersebut lebih rendah dari usulan awal Kemenhaj. Sebelumnya diusulkan Bipih tiap jemaah adalah Rp54,9 juta atau sekira 62 persen dari total BPIH Rp88.409.365.

Baca juga: Tanggungan Biaya Haji 2026 Tiap Jemaah Cuma Rp54,9 Juta, Sudahkah Fix?

• Popularitas Purbaya Kalahkan Gubernur Jabar, PAN Mulai Melirik: Saya Nggak Tertarik Politik

Komponen Bipih yang dibebankan langsung kepada jemaah terdiri dari biaya penerbangan pulang-pergi dari embarkasi ke Arab Saudi Rp33,1 juta, akomodasi di Mekkah Rp14,65 juta, akomodasi di Madinah Rp3,87 juta, serta biaya hidup (living cost) Rp3,3 juta.

Kini telah diputuskan, jemaah haji tahun 1449 Hijriah atau 2026 masehi hanya membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Rp54.194.366 dari total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Rp87.409.366. 

“Komisi VIII RI bersama Kementerian Haji dan Umrah sepakat bahwa besaran rata-rata BPIH 1447 Hijriah 2026 Masehi per jemaah reguler sebesar Rp87.409.365,45,” kata Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang dalam rapat dengan pemerintah, Rabu (29/10/2025).

Marwan menjelaskan, BPIH terdiri dari Bipih yang ditanggung jemaah dan nilai manfaat dari tabungan jemaah haji.

“Karena itu tentu akan berubah Bipih rata-rata menjadi Rp54 juta, sedangkan penggunaan nilai manfaat dari para jemaah Rp33.215.000,” kata Marwan.

Adapun nilai BPIH Rp87,4 juta per jemaah turun Rp2 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebelum mencapai kesepakatan ini, pemerintah dan DPR telah membahas besaran BPIH, Bipih, syarikah, biaya pesawat jemaah, hingga komponen pengadaan dalam penyelenggaraan haji 2026.

Pada musim haji tahun 2026, Indonesia mendapatkan kuota haji 221.000 orang. Kuota itu lalu dibagi menjadi 203.320 untuk haji reguler, petugas haji daerah (PHD), dan pembimbing haji, serta 17.680 untuk haji khusus.

Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH musim haji 2025 sebesar Rp88.409.365,45 per jemaah dimana calon jemaah haji menanggung Rp54.924.000.

Dalam rapat, anggota DPR dan pemerintah akhirnya sepakat BPIH itu diturunkan Rp2 juta.

“Dari Rp2 juta itu, Bipih yang dirasakan masyarakat sekira Rp1 juta. Sisanya meng-cover komponen lain seperti transportasi, konsumsi, dan akomodasi,” kata Marwan.

Baca juga: Kemenag Pastikan Peralihan Aset Haji Berjalan Tanpa Hambatan

• Buruh Lokal Kian Khawatir, Jumlah TKA Melonjak Pesat, Misal di eks Karesidenan Pekalongan

BPIH Diusulkan Rp88 Juta

Diberitakan sebelumnya di Tribunjateng.com, pemerintah mengusulkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2026 atau 1447 Hijriah sebesar Rp88.409.365 per jemaah. 

Dari jumlah itu, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar calon jemaah ditetapkan Rp54.924.000 atau sekira 62 persen dari total biaya.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan, usulan tersebut muncul dalam rapat panitia kerja (panja) BPIH bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (27/10/2025).

“Untuk tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah Rp88.409.365. Dengan komposisi Bipih Rp54.924.000 atau setara 62 persen dari nilai total."

"Sedangkan nilai manfaat optimalisasi Rp33.485.365 atau 38 persen,” ujar Dahnil seperti dilansir dari Kompas.com, Senin (27/10/2025). 

Menurut Dahnil, besaran biaya haji 2026 turun sekira Rp1 juta dibandingkan BPIH 2025.

Pemerintah, kata dia, menargetkan efisiensi dan efektivitas tanpa mengurangi mutu penyelenggaraan ibadah.

“Pemerintah mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam menentukan komponen BPIH sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat terlaksana secara baik dengan biaya yang wajar,” ucap Dahnil.

Berdasarkan usulan pemerintah, komponen Bipih yang dibebankan langsung kepada jemaah terdiri dari beberapa pos. Seperti biaya penerbangan pulang-pergi dari embarkasi ke Arab Saudi Rp33,1 juta, akomodasi di Mekkah Rp14,65 juta, akomodasi di Madinah Rp3,87 juta, serta biaya hidup (living cost) Rp3,3 juta.

Dahnil menambahkan, living cost jemaah tahun 2026 diusulkan tetap sama seperti tahun sebelumnya yakni 750 riyal (SAR).

Pembayaran dilakukan dalam mata uang riyal guna melindungi jemaah dari fluktuasi nilai tukar.

Pemerintah juga menggunakan asumsi nilai tukar dollar AS Rp16.500 dan riyal Rp4.400 per SAR, sesuai asumsi dasar dalam APBN 2026.

Baca juga: Komisi VIII DPR dan Kementerian HU Komitmen Tak Ada Lagi Kecurangan dalam Pelaksanaan Ibadah Haji 

• Lagi, BPK Jateng Bongkar Penyimpangan Pemerintah Kelola Keuangan Daerah, Begini Modusnya

Dibahas Bersama DPR RI

Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah mulai membahas BPIH 2026 pada Senin (27/10/2025).

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menyebut, rapat ini dihadiri perwakilan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf menargetkan penetapan BPIH sudah bisa dilakukan pada November 2025 agar calon jemaah mendapat kepastian lebih awal.

“Kami harapkan November 2025 sudah ada putusan tentang BPIH sehingga calon jemaah bisa segera melunasinya, kemudian semua persiapan segera berjalan,” kata Irfan.

Sebagai informasi, BPIH 2025 ditetapkan Rp89,4 juta, dengan Bipih atau biaya yang ditanggung jemaah Rp55,43 juta.

Di sisi lain, anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam berharap biaya haji 2026 bisa lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Dia menilai penurunan penting dilakukan, namun tidak boleh mengorbankan kualitas layanan bagi jemaah.

“Kami sudah menurunkan harga Rp4.500.000, harapan kami bisa turun lagi, cuma tidak mengurangi kualitas,” ujar Aprozi.

Aprozi menuturkan, pada 2025 sebenarnya BPIH mencapai Rp96 juta per jemaah, tetapi setelah disubsidi melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), jemaah hanya membayar sekira Rp54 juta.

“Sebenarnya Rp96.000.000, cuma dipotong daripada bantuan subsidi di BPKH menjadi Rp54.000.000, dengan penurunan Rp4.500.000 per jemaah,” katanya.

Politikus Partai Golkar itu juga menaruh harapan pada Kemenhaj agar bisa lebih fokus dalam mengelola ibadah haji dan umrah.

“Dengan adanya kementerian baru, harapan kami lebih maksimal, tidak lagi seperti kekacauan-kekacauan tahun-tahun lalu,” ujarnya.

Baca juga: LDII Dorong Transformasi Layanan Haji dan Umrah: 10 Poin Rekomendasi untuk Gus Irfan & Dahnil

• Chiko Pembuat Konten Skandal Smanse Terancam DO? Begini Kata Dekan FH Undip

Permintaan Presiden Prabowo

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan komitmen pemerintah untuk memangkas biaya haji secara bertahap.

Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10/2025), dia meminta agar efisiensi terus dilakukan.

“Saya minta biaya haji harus terus turun. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” kata Presiden Prabowo.

Selain penurunan biaya, Presiden juga menyoroti masa tunggu keberangkatan haji yang masih panjang.

Dia menargetkan waktu tunggu bisa dipangkas dari 40 tahun menjadi 26 tahun.

“Dari waktu tunggu 40 tahun sekarang bisa hampir setengah dipotong, waktu tunggu 26 tahun. Tapi itu masih lama juga, kami berusaha untuk memotong lebih,” ujarnya.

Presiden Prabowo menilai pembentukan Kementerian Haji dan Umrah menjadi langkah penting dalam memperkuat diplomasi dengan Arab Saudi.

Dia menyebut, pemerintah Arab Saudi bahkan telah menyetujui pembangunan Kampung Indonesia di Mekkah, pertama kali dalam sejarah.

“Untuk pertama kali dalam sejarah, diizinkan negara asing memiliki lahan di Kota Suci. Mereka ubah undang-undangnya khusus untuk Indonesia,” kata Prabowo. (*)

Sumber Kompas.com