Menbud Fadli Zon Beberkan Tiga Bukti Indonesia Sebagai Pusat Peradaban Purba

“Berbagai bukti ini menunjukkan fungsi-fungsi peradaban, bahwa manusia purba Nusantara mampu bercerita, memakamkan dengan hormat, berteknologi logam, memetakan ruang sakral, dan mengarungi laut, beremigrasi dan merantau ke berbagai penjuru dunia. Inilah mengapa kami menyebut Indonesia sebagai salah satu arsip peradaban tertua umat manusia,” tegas Fadli Zon.

Konferensi internasional yang diselenggarakan oleh UISPP, bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan RI melalui Museum dan Cagar Budaya (Indonesian Heritage Agency), BRIN, dan Universitas Kristen Satya Wacana ini mengusung tema sains, pelestarian warisan, dan pembangunan berkelanjutan sebagai kerangka kebijakan yang tidak dapat terpisahkan. Menteri Kebudayaan menekankan sesuai amanat UUD 1945, pemajuan kebudayaan merupakan mandat konstitusional, strategi pembangunan, dan instrumen kedaulatan. “Budaya adalah soft power kita. Budaya menyatukan bangsa, membangun dialog lintas batas, memperkuat kepercayaan antarnegara, dan mendorong transformasi ekonomi,” tegas Menteri.

Presiden UISPP Prof. Jacek Kabaciński juga turut menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan pertemuan yang menghadirkan delegasi dari 40 negara, dan menegaskan harapannya bahwa diskusi selama sepuluh hari ke depan akan produktif, strategis, dan memperkuat posisi Indonesia dalam komunitas ilmiah global.

Menutup pidatonya, Menteri Kebudayaan mengundang komunitas ilmiah global, para arkeolog, ahli genetika, ahli geologi, peneliti seni cadas, ahli paleo-ekologi, kurator, pelestari, hingga pemimpin komunitas adat untuk bermitra langsung di lapangan. 

“Kami mengajak Anda bekerja bersama kami di Sangiran yang sedang kami kembangkan sebagai World Prehistory Center; di Maros–Pangkep; di Gua Harimau; di Lida Ajer; di Sangkulirang–Mangkalihat; di Muna; dan di situs-situs lain di seluruh kepulauan Indonesia. Kita harus terus mendorong model riset bersama yang berlandaskan restitusi, kepemilikan bersama, penulisan bersama, akses yang setara terhadap koleksi, dan ilmu pengetahuan yang berpihak pada masyarakat sebagai penjaga dan pewaris situs,” tutup Menbud. (*)