Wakil Wali Kota Pekalongan: Pengentasan Kemiskinan Butuh Kolaborasi Semua Pihak

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab, menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan pemerintah secara tunggal, melainkan membutuhkan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan.

Penegasan itu ia sampaikan, saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Pekalongan di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Senin (17/11/2025).

Dalam forum yang dihadiri sekitar 100 peserta dari instansi pemerintah, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dunia usaha, akademisi hingga lembaga keuangan tersebut, Balgis menyampaikan bahwa kompleksitas persoalan kemiskinan menuntut hadirnya sinergi yang kuat dan strategi yang tepat.

"Pemkot Pekalongan tidak bisa berdiri sendiri. Kami membutuhkan peran semua stakeholder."

"Tim TKPK ini terdiri dari orang-orang terpilih yang kami harapkan, mampu merumuskan formula terbaik untuk mengurangi angka kemiskinan," ujarnya.

Baca juga: Kolaborasi CSR dan Pemkot Pekalongan: 30 Baduta Dapat Dukungan Nutrisi Selama 3 Bulan

Ia mengungkapkan, selama ini Pemkot Pekalongan telah mengalokasikan anggaran besar untuk program penanggulangan kemiskinan dari berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan.

Pada perubahan anggaran tahun berjalan saja, nilai alokasi mencapai sekitar Rp 67 miliar. Namun demikian, penurunan angka kemiskinan dinilai belum berbanding lurus dengan besarnya anggaran yang dikeluarkan.

"Anggarannya sangat besar, tapi penurunannya masih nol koma sekian digit. Setelah direview tim peneliti UIN Gusdur, capaian ini belum maksimal."

"Masyarakat bukan hanya butuh bantuan dana, tapi juga pendampingan, edukasi, dan motivasi agar bisa bangkit. Perubahan harus datang dari diri mereka sendiri," tegasnya.

Kepala Bapperida Kota Pekalongan, Andrianto, menambahkan bahwa rakor TKPK kali ini menghadirkan tim peneliti UIN Gusdur yang telah melakukan riset bersama Bapperida untuk mengevaluasi efektivitas program penanggulangan kemiskinan sepanjang tahun 2025 hingga triwulan ketiga.

"Melalui rapat ini, TKPK dapat menentukan prioritas program yang lebih efektif dan tepat sasaran berdasarkan hasil riset dan temuan lapangan," jelasnya.

Ia juga menyampaikan, bahwa tantangan tahun depan tidak mudah, mengingat adanya kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat pada 2026.

Meskipun anggaran diprediksi terbatas, pihaknya tetap optimistis upaya penanggulangan kemiskinan dapat dijalankan secara maksimal melalui strategi yang lebih terarah.

"Walaupun anggaran terbatas, semangat TKPK tidak boleh berkurang. Kami ingin langkah yang ditempuh tetap mampu menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem secara konsisten," tuturnya.

Baca juga: Stabilisasi Harga Pangan, Pemprov Jateng dan Pemkot Pekalongan Lepas Ribuan Paket Beras Murah

Selain itu, Andrianto mengapresiasi capaian TKPK Kota Pekalongan yang berhasil meraih peringkat ketiga kategori Sangat Baik pada penilaian tingkat Jawa Tengah, berada di bawah Kota Semarang dan Kabupaten Pati.