Kritik Pemikiran Prof DR Mahfud MD Perspektif Maqashid Syariah 

Efek negatif bermanuver politik saat puasa Ramadhan sudah sangat jelas dalam rumus ilmu maqashid disebut Mafsadah Muhaqqoqoh(Kerusakan yang nyata) , sementara kebaikan berpolitik (saat Ramadhan) masih belum tentu, atau dalam istilah maqashid syariahnya, kebaikan dalam berpolitik saat berpuasa Ramadhan itu hanya sebatas asumsi (maqashid al- wahmiyah).  

Jadi, saya tidak sependapat dengan Prof DR Mahfud MD yang menegaskan tidak perlu menunda manuver politik saat Ramadhan. Namun alangkah lebih baiknya, lebih maslahat, untuk menggapai nilai autentisitas berpuasa Ramadhan, sementara politik dikurangi, atau dihentikan sementara, mengingat kurang sehatnya iklim politik yang (sedang) berjalan di Indonesia. 

Lebih maslahat, rehat sejenak (Hanya satu bulan dalam setahun sekali) untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Dan kembali bisa leluasa untuk berlaga di medan politik pasca Idul Fitri nanti, dengan hati dan pikiran lebih Islami untuk bekal bermanuver di lahan “perjuangannya” itu.  

Orientasi Ibadah 

Sekecil apa pun unsur yang bertujuan untuk kebaikan, entah ucapan, tulisan dan lainya -- termasuk berpolitik-- maka sangat dianjurkan oleh agama (Islam) kapan dan dimanapun, apalagi di bulan Ramadhan ini dilipatgandakan pahalanya. Setiap perbuatan kebaikan adalah bagian dari ibadah. Dan tentu bukanlah ibadah jika “kebaikan” itu hanya politis, apalagi sebagai klaim belaka.  Bagi sebagian golongan, politik adalah pekerjaan tetap, ladang mencari nafkah keluarga, hal itu memang sah-sah saja. Bahkan menjadi kewajiban bagi kepala keluarga yang memang berprofesi (mencari nafkah) di medan tersebut, selagi tidak melanggar norma islami (agama) dan konstitusi negara. 

Di sisi lain, setiap kebijakan pemerintah (yang sedang memimpin) untuk merealisasikannya, tentu tidak bisa lepas dari strategi dan pandangan politis, contoh kecil mau menaikkan harga BBM umpamanya.  

Namun perlu diingat. Di bulan Ramadhan ini, frekuensi ibadah harus lebih banyak dibandingkan urusan lainnya. Memang tidak ada salahnya jika di bulan Ramadhan tetap beraktivitas politik secara aktif. Demi memperjuangkan kepentingan publik atau dalam maqashid syariah-nya disebut al- maslahath al- ammah (kepentingan publik) dengan catatan; jika memang yakin bahwa Ia akan mampu menyelamatkan kualitas puasanya saat bermanuver di gelanggang politis.  

Politik dalam Islam sangat dianjurkan, tetapi opini Imam al-Ghozali dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya, hukumnya berpolitik tidak sampai pada fardu ’ain (kewajiban bagi setiap orang) paling banter sampai pada posisi fardu kifayah (cukup diwakili oleh sebagian orang) maka sudah menggugurkan kewajiban orang lainnya. Itu pun dalam tinjaun ushul fikih, masih perlu melihat I’lath (latar belakang hukumnya) situasi dan kondisi, mendesak ke sana apa belum(?)
Dipastikan mampukah atau tidak untuk tampil memperjuangkan hak-hak rakyat secara jujur, adil dan bijaksana(?) Masih ada tidak orang lain yang lebih mampu –yang ini berat memang, introspeksi kualitas diri – (?)  Atau malah justru sebaliknya, ikut terseret ranah koalisi kezaliman kepada rakyat dan merugikan negara(?) Jika tidak memenuhi kriteria tersebut, maka lebih baik alih profesi saja, “beribadah” mengabdikan diri pada bangsa dan negara sesuai spesifikasi kemampuan yang dimilikinya, di luar medan politik.  

Puasa dan Polusi Politik 

Puasa Ramadhan adalah ibadah yang sangat sensitif, gampang rusak hanya karena meluncur kalimat gunjingan dari mulut orang yang berpuasa, sehingga harus ekstra hati-hati dalam mengarungi ibadah puasa Ramadhan. Agar jangan sampai rusak, apalagi di “pagi buta” alias rawan godaan saat “jam kerja”.  

Dalam tinjauan ilmu ushul fikih-nya, siapa saja yang terlibat berurusan dengan orang-orang kurang bijaksana dan tidak amanah (politisi busuk) dalam kondisi berpuasa, maka akan sangat memungkinkan terkena jebakan ranjau, syad ad-dari’ah; posisi atau kondisi yang mengantarkan kepada sebuah kerusakan (mencemari Ibadah) Apalagi politik (Meraih) Kekuasaan, yang tentunya rawan gesekan-gesekan dengan pihak lawan. 

Lihatlah di kancah publik bangsa kita ini, paling gegap-gempita adalah aktivitas para politisi, sebelum Ramadhan, utamanya saat sedang berlangsungnya Ramadhan, bahkan sampai Ramadhan usai (Idul Fitri) segala macam manuver politik, pencitraan dilakukan oleh para pemburu kekuasaan untuk pencapaian target atau mempertahankan kekuasaanya. Menggunakan beragam media online, media sosial,  cetak, spanduk, baliho, dan media iklan lainnya, bukan hanya di kota –kota, tetapi juga di pelosok- pelosok pedalaman seantero negeri. Mereka bersandiwara menjadi tokoh religius, dermawan atau lainnya,  “menjual diri” agar “dibeli” oleh publik hanya dengan barter mengharapkan status; biar disebut tokoh ideal atau tokoh terbaik idola publik.  

Memang, dalam tinjauan fikih, puasa sekedar menahan perut dari lapar dan dahaga itu cukup syah. Tetapi perlu diingat juga, dalam tinjauan tassawuf, Imam al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya, cukup moderat berpendapat, puasa semacam itu syah, tetapi hanya kelas paling bawah (Shaum al- umum) Yang dalam bahasa sehari-hari kita disebut “kelas ekonomi”.  Untuk puasa lebih berkualitas,  orang  berpuasa juga hendaknya menjaga lisan, mata dan pendengaran dari kemaksiatan, itu adalah shaum al-khusus (Puasa khusus)  dalam bahasa sehari-hari kita disebut puasa “kelas bisnis”.  

Ada juga puasa yang sekaligus menjaga hati dan pikiran dari jangkitan fenomena prasangka tercela;  itulah shaumu khusus al-khusus (puasa kelas orang-orang tertentu) puasa kelas tertinggi, atau dalam bahasa keseharian kita; puasa “kelas ekskutif”. 

 Jadi, orang-orang yang elit di kancah politik itu, di bulan Ramadhan ini, mau memilih menjadi kelas apa, (orang) berpuasa kelas executive? Atau hanya puasa (orang) kelas ekonomi?  

Selamat melaksanakan berbagai ibadah di Bulan Ramadhan tahun 2026. Dengan full limpahan rahmat dan ampunan Alloh swt. (*)