Ekonom Undip: Dampak Kerusuhan dan Ketidakpercayaan Publik Bisa Tekan Rupiah Hingga Rp17.000

“Kalau sampai Rp17.000 belum akan kolaps seperti 1998. Tapi tetap berbahaya bila kepercayaan publik makin merosot,” katanya.

Sugiyanto juga mengingatkan potensi dampak lanjutan berupa kenaikan harga barang hingga gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Pemerintah diminta untuk fokus memulihkan kepercayaan publik melalui transparansi, pemberantasan korupsi, dan efisiensi anggaran yang nyata.

“Efisiensi itu bukan sekadar mengurangi anggaran, tapi menggunakan anggaran secara benar.

Simbol konkret efisiensi adalah menangkap para koruptor dan mengadilinya,” tegasnya.

Menurut Sugiyanto, kegagalan pemerintah dalam merespons situasi ini bisa memperburuk iklim investasi. 

“Investor pasti melihat kerusuhan ini sebagai sinyal buruk.

Karena itu, pemerintah perlu memberi pernyataan yang lebih aspiratif kepada masyarakat,” tuturnya.

Pemerintah dinilai harus menanggung beban tambahan anggaran pasca kerusuhan yang mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas publik dan swasta. 

Padahal, saat ini pemerintah sedang gencar melakukan efisiensi anggaran, mengingat biaya pemulihan tidak bisa dihindari karena kerusakan fasilitas publik menjadi tanggung jawab negara. 

“Kalau itu fasilitas publik, ya mau tidak mau dari APBN. Persoalannya, anggaran juga terbatas.

Kalau ini dibiarkan, beban APBN akan semakin berat,” ujarnya.

Ia menekankan, keluarnya anggaran ekstra di tengah efisiensi bisa memicu kontradiksi kebijakan. 

Pemerintah yang sebelumnya menekankan penghematan justru harus menggelontorkan dana lebih besar akibat ketidakstabilan politik.

“Efisiensi itu jangan dipahami sebagai pengurangan anggaran, tapi penggunaan anggaran secara benar.