Kasus Viral Dosen Unissula Persekusi Dokter RSI Sultan Agung Semarang, Ini Kata IDI Jateng

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Tengah prihatin atas kasus dugaan kekerasan terhadap tenaga kesehatan di RSI Sultan Agung Semarang. 

Kasus ini sebelumnya viral di media sosial.

Diduga kasus itu melibatkan seorang oknum dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Baca juga: Tegar Syok Rumahnya Didatangi 2 Pria Kekar, Ternyata Ini Cara Nyleneh Yamaha Semarang Kirim Motor

Ketua IDI Jateng, dr Telogo Wismo mengecam segala bentuk persekusi terhadap dokter yang sedang menjalankan tugas. 

Menurutnya, kasus semacam ini tidak boleh dianggap remeh karena berpotensi menjadi preseden buruk di dunia medis.

“Saya sangat prihatin, ketika kasus seperti ini terjadi di Semarang."

"Dokter sedang bertugas menolong pasien, tapi justru mendapat perlakuan yang tidak pantas."

"Ini sangat memprihatinkan,” ujarnya kepada Tribunjateng.com, Senin (8/9/2025).

dr Telogo menambahkan, IDI Jateng bersama Bidang Pembelaan dan Pembinaan Anggota (B2P2A) telah menyiapkan langkah pendampingan hukum bagi dokter yang menjadi korban. 

Namun IDI masih menunggu adanya laporan resmi dari dokter terkait.

“Kalau anggota kami meminta pendampingan, tentu IDI akan hadir."

"Selama ini kami baru mendapatkan informasi dari media sosial dan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit,” jelasnya.

Pihaknya juga telah berkomunikasi dengan IDI Cabang Kota Semarang karena dokter yang diduga menjadi korban tercatat sebagai anggota di wilayah tersebut. 

“IDI wilayah hanya bisa menyiapkan tim."

"Yang punya kewenangan penuh adalah IDI Cabang Semarang."

"Kami sudah koordinasi dengan mereka agar masalah ini bisa diselesaikan seadil-adilnya,” lanjutnya.

Terkait wacana penyelesaian internal antara pihak rumah sakit dan keluarga pasien, dr Telogo menegaskan IDI menghormati proses tersebut. 

Namun dia menilai jalur hukum tetap bisa ditempuh demi keadilan.

“Ini masalah internal rumah sakit."

"Yang punya kewenangan adalah direktur rumah sakit."

"Tapi jangan sampai kasus yang viral ini tidak ditindaklanjuti,” ujarnya.

“Kalau ada masalah pelayanan ya diperbaiki, tapi perlindungan terhadap dokter tetap harus dikedepankan,” tegasnya.

Hingga kini, IDI Jateng masih memantau perkembangan kasus tersebut sembari menunggu langkah resmi dari pihak rumah sakit dan aduan dari dokter korban. 

Baca juga: "Bau Sampah Sampai ke BSB" Wali Kota Semarang Target Insinerator Mulai Digarap Tahun Depan

Dugaan Kekerasan Dosen Unissula

Sebelumnya diberitakan Tribunjateng.com, dugaan kasus kekerasan terhadap tenaga kesehatan di Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Agung Semarang yang diduga melibatkan seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Muhammad Dias Saktiawan, menuai perhatian publik.

Peristiwa tersebut mencuat setelah akun Instagram @dinaskegelapan_kotasemarang mengunggah potongan video dan kronologi dugaan insiden.

Dalam rekaman, tampak seorang pria berteriak dan melontarkan umpatan kepada dokter anestesia, bahkan disebut mengancam akan membakar rumah sakit. 

Beredar pula tangkapan layar percakapan yang menarasikan kebiasaan pelaku meminta perlakuan khusus saat kontrol, menolak antrean, hingga insiden tarik-menarik pakaian dokter.

Warganet ramai menyoroti kasus ini. 

Sebagian besar menunjukkan dukungan kepada para tenaga kesehatan yang diduga menjadi korban.

Sementara lainnya mempertanyakan dugaan adanya “backingan” sehingga kasus berpotensi dihentikan di tengah jalan. 

Sejumlah komentar juga menyinggung posisi yayasan yang menaungi rumah sakit serta status pelaku sebagai akademisi hukum.

Menanggapi kejadian tersebut, Wakil Rektor II Unissula, Dr Dedi Rusdi, menyampaikan bahwa pertemuan telah dilakukan antara pihak rumah sakit, dokter, bidan, dan Muhammad Dias. 

Dia menyebut, persoalan sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan kedua belah pihak saling memaafkan.

Sementara itu, pihak Humas RSI Sultan Agung menegaskan kasus ditangani langsung oleh manajemen dan direksi. 

Rumah sakit menyatakan komitmennya untuk melindungi tenaga kesehatan sekaligus menjaga marwah institusi pelayanan kesehatan maupun pendidikan.  (*)