Ada Sengketa Lahan Seluas 83 Hektare, Pengelola Wihara Sima 2500 Buddha Jayanti Risau

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Yayasan Vajra Dwipa, yang merupakan pengelola Wihara Sima 2500 Buddha Jayanti, bersengketa dengan sebuah perusahaan produsen besi asal Banyumanik, Kota Semarang.

Mereka saling klaim soal tanah seluas 82 hektare yang berada di dua kelurahan meliputi Banyumanik dan Pudakpayung.

Akibat konflik ini, Wihara Sima 2500 yang berada di tengah lahan tersebut terancam tergusur.

Padahal, tempat ini merupakan pusat ibadah umat Buddha sekaligus situs sejarah yang menjadi penanda kebangkitan umat Buddha paska kemerdekaan.

Ketua Yayasan Vajra Dwipa, Loekito Rahardjo Hidajat mengatakan, Wihara Sima 2500 Buddha Jayanti dikelola oleh yayasannya karena berdiri di atas tanah milik yayasan.

Izin pengelolaan wihara telah dikeluarkan oleh yayasan sejak tahun 2020.

Namun, pihaknya kini mendengar tanah tersebut akan dipasang patok dan pagar menyusul klaim sepihak dari sebuah perusahaan produsen besi di Banyumanik.

"Kami dari yayasan sangat resah tanah ini sebagai tempat ibadah nanti dipagar. Kami juga khawatir hak tanah ini hilang karena ada upaya penyertifikatan dari pihak lain," ucapnya kepada Tribun di Wihara Sima 2500, Bukit Kassap, Pudakpayung, Banyumanik, kemarin.

Loekito mengungkap, tanah tersebut secara sah menjadi milik yayasan. Klaim itu berdasarkan dari Erfpacht Verponding, yakni dokumen atau surat hak kepemilikan tanah era kolonial Belanda.

Dalam dokumen bernomor 33 itu, tanah seluas kurang lebih 82 hektare telah dihibahkan ke Yayasan Vajra Dwipa.

Tanah seluas itu berbatasan dengan Markas Kodam IV Diponegoro di bagian timur, sementara bagian barat berbatasan dengan sungai Kaligarang. Kemudian sisi utara masuk ke wilayah Kelurahan Banyumanik dan Sekarang masuk Pudak Payung.

Sebelum sampai ke tangan Yayasan, tanah itu milik Liem Ik Nio yang diwariskan ke anaknya Goei Thwan Ling. Proses pindah tangan itu dilengkapi bukti akta notaris pada tahun 1953.

Kemudian pada tahun 1991, Goei Thwan Ling menghibahkannya kepada yayasan dengan disertai bukti notaris.

"Kami ada bukti secara sah dokumen penyerahan hibah dari pemilik tanah ke yayasan," ucapnya sembari menunjukkan dua lembar bukti dokumen tersebut.

Pada tahun 1992, tanah tersebut juga tumpang tindih dengan data dokumen dari Kodam IV Diponegoro.