Pejabat Utama Satreskim Polrestabes Semarang Berpangkat AKP, Inilah Sosok Ibunda Chiko Radityatama

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Terungkap fakta baru dalam kasus dugaan pembuatan dan penyebaran konten pornografi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang melibatkan Chiko Radityatama Agung Putra (CRAP) alias Chiko.

Sosok ibu dari terduga pelaku ternyata merupakan seorang perwira polisi yang bertugas di Polrestabes Semarang.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Tribun Jateng, ibu Chiko menjabat sebagai salah satu pejabat utama di Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Semarang dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) — yang merupakan jenjang perwira pertama di kepolisian dengan tanda pangkat tiga balok emas di pundak.

Meski demikian, para korban tetap melanjutkan proses hukum atas kasus yang mencuat dari akun media sosial “Skandal Smanse”.

Mereka telah secara resmi membuat laporan ke Polda Jawa Tengah.

Para korban mengaku sangat dirugikan karena wajah mereka dimanipulasi menggunakan teknologi AI hingga menjadi konten bernuansa pornografi tanpa izin.

Kuasa hukum para korban, Jucka Rhajendra, menegaskan bahwa pihaknya tidak melihat latar belakang keluarga terduga pelaku sebagai hal yang relevan dengan proses hukum.

Yang jelas, tindakan yang dilakukan Chiko telah merugikan banyak pihak.

Sejauh ini, pihaknya telah mendampingi sebanyak 15 korban yang berani bersuara.

"Kami tidak peduli dengan apapun latar belakang terduga pelaku.

Yang jelas keadilan harus ditegakkan sehingga kami akan terus mengawal kasus ini sampai ada kepastian hukum terhadap pelaku dan  korban  bisa mendapatkan keadilan," katanya kepada Tribun, Rabu (22/10/2025).

Meskipun terduga pelaku merupakan anak polisi, Jucka masih meyakini polisi tidak akan tebang pilih dalam kasus ini.

"Kami yakin dan optimis kasus ini  akan mendapatkan kepastian hukum sesuai dengan porsinya," bebernya. 

Dalam penanganan kasus ini, Jucka meminta kepolisian agar menegakkan hukum secara tegas, cepat dan berkeadilan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

"Kami juga berharap kepada masyarakat untuk tidak menormalisasi tindakan pelaku dan tidak menyalahkan korban dalam bentuk apapun," katanya.