DPRD Minta Pemkot Semarang Segera Isi Jabatan Kosong, Termasuk 8 Kepala Dinas dan 44 Lurah

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Komisi A DPRD Kota Semarang mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) untuk segera mengisi sejumlah posisi jabatan yang masih kosong, baik di tingkat dinas maupun kelurahan.

Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang, Abdul Majid, menyebut ada delapan posisi kepala dinas dan 44 jabatan lurah yang hingga kini belum terisi.

"Rangkap jabatan itu memang enggak apa-apa 'tidak masalah', tapi alangkah baiknya kalau bisa ya tidak terlalu lama. Apalagi untuk jabatan-jabatan yang strategis seperti Dinas Perkim dan Dinas Sosial,” ujar Abdul Majid, kemarin.

Baca juga: Balap Liar Muncul Lagi di Salatiga, Pemotor Dicegat Pakai Mobil Polisi

Baca juga: Link Live Streaming Persiraja Banda Aceh vs Persekat Tegal, Kick Off Pukul 20.30 WIB

Menurutnya, kekosongan jabatan tersebut membuat sejumlah kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi tidak optimal, terlebih ketika jabatan strategis diisi oleh pelaksana tugas (PLT).

"Nah, kan kalau misalnya dia kepala dinasnya Plt, itu kan kurang gercep 'cepat' ya. Jadi saya mohon nanti Bu Wali segera untuk jabatan-jabatan yang strategis ini betul-betul segera untuk diisi, jangan sampai Plt," terangnya.

Abdul Majid mengungkapkan, kondisi ini menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi Wali Kota Semarang. Ia menilai jabatan-jabatan penting harus segera diisi oleh pejabat definitif agar pelayanan publik tetap berjalan maksimal.

"Misalnya pimpinan daerah seperti Kelurahan, Kepala Kelurahan itu kan ada 44 yang kosong. Ditambah lagi dengan dinas ada delapan yang kosong. Ini menjadi PR yang sangat berat ini buat nanti buat Wali Kota.

Apalagi sekarang kondisinya kan kondisi antara bulan Oktober, November, Desember kadang-kadang huja  deras, kondisi Semarang banjir di mana-mana: kawasan Tlogosari banjir, Kaligawe banjir. Ini kan perlu penanganan, baik itu secara struktural, infrastruktur, pembangunan, dan terutama adalah sosialnya," terangnya.

Komisi A, lanjut Majid, telah berkoordinasi dengan bagian kepegawaian dan inspektorat untuk mempercepat proses pengisian jabatan tersebut.

"Kita juga minta ke bagian inspektorat untuk segera diisi. Sudah segera diajukan ke Bu Wali, terutama yang kemarin kita sudah rapatkan di Komisi A yaitu tentang jabatan-jabatan lurah yang kosong," imbuhnya. (idy)