RSWN Catat Pendapatan 69,7 Persen dan Serapan Anggaran 61,2 Persen, Dewan Minta Optimalkan

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Realisasi pendapatan RSD KRMT Wongsonegoro (RSWN) hingga pertengahan November 2025 tercatat baru sebesar 69,79 persen.

Angka itu sedikit lebih tinggi dari realisasi serapan anggaran yang mencapai 61,24 persen.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSWN, M Abdul Hakam mengungkapkan, angka pendapatan ini sejalan dengan realisasi anggaran belanja.

Menurut Hakam, mekanisme pengelolaan keuangan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) membuat belanja harus disesuaikan dengan pendapatan yang masuk.

Baca juga: Inilah Sosok Emma Stone, Wanita Tercantik Dunia Versi Golden Ratio

Baca juga: Fakta Baru Tragedi 6 Anak Tewas di Kubangan Bekas Tambang Balikpapan, 3 Korban Bersaudara

Karena itu, belanja RSWN pada tahun berjalan masih berada di angka 61,24 persen, mengikuti arus pendapatan yang diterima.

"Kalau BLUD itu kan memang enggak bisa (melakukan pengeluaran melebihi pendapatan yang sudah ada). Artinya ada sisi efisiensi ya, tidak bisa ibaratnya untuk nabung, kemudian kita gunakan untuk pengembangan rumah sakit dan lain sebagainya.

Dan belanja itu juga disamakan atau paling tidak itu kita pakai guideline dengan pendapatan yang kita sudah dapat. Sehingga tadi pendapatannya 69,79 persen dan belanja kita masih di angka 61,24 persen," jelasnya, Rabu (19/11/2025).

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Mualim menyoroti kondisi pendapatan Rumah Sakit Wongsonegoro (RSWN) dan mendorong agar rumah sakit meningkatkan optimalisasi pendapatan serta memperjelas komponen belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Menurut Mualim, pendapatan RSWN harus terus meningkat agar pengelolaan rumah sakit lebih sehat dan kesejahteraan pegawai dapat terjamin.

Ia mencontohkan beberapa sektor yang dinilai belum optimal, salah satunya layanan parkir.

"Pendapatan harus naik. Kami tadi lihat parkir, kok tetap. Enggak tahunya kontraknya dua tahun, sudah baku. Nah, kami mendorong sektor-sektor seperti itu dievaluasi," ungkapnya.

Mualim juga mengungkapkan, Komisi D mendorong agar kesejahteraan pegawai tetap dijaga, termasuk melalui skema jasa pelayanan jika wacana penghapusan TPP direalisasikan.

"Harapan kami TPP jasa pelayanan, itu secara tidak langsung kan memang ibaratnya profesi, entah itu dokter, Nakes, itu kan memang profesi (harus) dihargai. Per orang berapa. Nah, itu tetap bisa dijalankan. Pokoknya kami hanya mendorong pendapatan ditingkatkan," tegasnya.

Komisi D juga meminta agar RSWN merinci kembali seluruh pendapatan, baik yang bersumber dari APBD, retribusi, jasa layanan, bunga giro, maupun pendapatan sah lainnya.

Menurut Mualim, keterbukaan tersebut agar penggunaan anggaran bisa diawasi dan diarahkan untuk peningkatan layanan serta kesejahteraan pegawai.

"Kemarin nggota (DPRD) minta seperti itu untuk bisa dirinci biar jelas pemakaiannya untuk apa? Kemudian paling tidak kesejahteraan itu harus ditingkatkan," imbuhnya. (*)