Silayur Berbahaya, Warga Protes: Pemkot Tak Mampu? Tunjangan DPRD Miliaran Rupiah!

Data tersebut menunjukkan bahwa anggaran untuk kebutuhan DPRD tetap berjalan mulus tanpa adanya pemotongan signifikan. 

Sementara proyek melandaikan Silayur yang menyangkut keselamatan publik justru disebut tidak mampu dibiayai.

Kondisi ini membuat warga mempertanyakan prioritas anggaran pemerintah. 

Djohan menilai pemerintah seharusnya berani melakukan evaluasi menyeluruh dan mengalihkan sebagian anggaran non-prioritas untuk penanganan lokasi rawan kecelakaan seperti Silayur. 

Ia berharap Pemkot Semarang dan DPRD bersama-sama merumuskan solusi yang nyata, termasuk penegakan hukum terhadap truk pelanggar, rekayasa ulang ruas jalan, penjagaan petugas, hingga pengaturan jam operasional truk.

Selama penanganan hanya sebatas larangan tanpa pengawasan, warga percaya bahwa kecelakaan serupa akan terus berulang. 

Tanjakan Silayur hingga kini masih menjadi titik yang menunggu korban berikutnya jika tidak segera ditangani secara serius oleh pemerintah. (*)