Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Kesal dengan Deddy Sitorus, Najwa Shihab Tegas: Kalau Nggak Mau Jawab Saya Lempar ke yang Lain

Deddy Sitorus membuat Najwa Shihab kesal hingga mengancam tidak memberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan terkait rekonsiliasi 01 dan 02

Penulis: Ardianti WS | Editor: abduh imanulhaq
YOUTUBE
Najwa Shihab Kesal dengan Deddy Sitorus 

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan mengatakan, koalisi partai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berakhir seiring dengan pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi.

Artinya, kata dia, koalisi Prabowo-Sandiaga secara resmi berakhir pada Kamis (27/6).

"Bagi kami secara resmi, secara de jure, sudah selesai," ujar Bara. Menurut Bara, putra wartawan senior dan pengacara Alber Hasibuan ini, sebenarnya koalisi selesai setelah hari pencoblosan pada 17 April 2019.

Akan tetapi, partai koalisi menghormati langkah konstitusional Prabowo-Sandiaga yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, PAN tidak mengambil langkah khusus untuk menentukan sikap baru partai. Menurut dia, setelah itu, partai koalisi bebas untuk menentukan sikap pasca-pilpres.

Serahkan Hak Parpol

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyerahkan sepenuhnya nasib Koalisi Indonesia Adil dan Makmur kepada masing-masing partai. Ketua Umum Partai Gerindra itu mempersilakan mitra koalisinya untuk mengambil keputusan apakah akan tetap berada di barisan oposisi Joko Widodo-Ma'ruf atau sebaliknya.

"Yang jelas Prabowo menyerahkan sepenuhnya ke koalisi. Kalau mau lanjut ayo, kalau enggak juga enggak apa-apa. Itu kan hak masing-masing," kata anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade, Jumat.

Koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang mengusung Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019 terdiri dari lima partai politik. Selain Gerindra, ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat dan Partai Berkarya.

Menurut Andre, Prabowo sudah mengundang para pimpinan parpol tersebut ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat siang. Pertemuan tersebut membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan Prabowo-Sandi hingga membahas nasib koalisi ini ke depannya.

Terpisah, Presiden PKS Sohibul Iman membenarkan bahwa ia diundang Prabowo datang ke Kertanegara untuk membahas nasib koalisi. "Di situ akan dibicarakan bagaimana sikap masing-masing partai ke depan," kata Sohibul.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, kompetisi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) ada awal dan akhir. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan pasangan Jokowi-Ma'ruf menang dalam Pemilu 2019, sehingga Jokowi memiliki amanah untuk memimpin Indonesia.

Namun, kata dia, koalisi Prabowo-Sandiaga saat ini harus menjadi koalisi oposisi yang kritis dan konstruktif. "Terlepas dari ada kekurangan dalam proses dan pelaksanaan pemilu, bangsa ini mesti melangkah ke depan. Dan lima tahun ke depan Pak Jokowi mendapat amanah memimpin negeri ini," kata Mardani.

Mardani mengajak, partai-partai koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga, yakni Partai Gerindra, PAN, PKS, Partai Demokrat dan Partai Berkarya (Non-parlemen) agar merapikan barisan untuk menjadi oposisi kritis dan konstruktif sebagai penyeimbang pemerintah. (*)

Kisah Sniper Kopassus yang Namanya Melegenda di Dunia, Pergi Bawa 50 Peluru, 1 untuk Diri Sendiri

Kisah Para Pendaki yang Hilang di Gunung Lawu, Arjuno, dan Piramid: Ditemukan Berupa Tulang Belulang

Sedang Jadi Sorotan Dunia, Jokowi Diulas Tiga Media Asing, The New York Times hingga The Japan Times

Sejumlah Wali Murid Marah di SMAN 4 Semarang Protes Sistem Zonasi, Tepat saat Gubernur Ganjar Datang

TONTON JUGA DAN SUBSCRIBE:

 

Sumber: Tribun Jambi
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved