PGRI Jateng Sepakat dengan Ganjar Tingkatkan Kesejahteraan Guru Honorer Setara UMK

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah menilai kunci utama memperbaiki pendidikan di Indonesia ada pada diri seorang guru yang kapabel.

Ketua PGRI Jateng, Muhdi, menuturkan untuk menjadikan guru yang kapabel, harus disertai jaminan kesejahteraan.

Hak-hak mereka harus dipenuhi tak terkecuali status mereka.

"Salah satu persolan yang sangat mendesak untuk segera diselesaikan adalah terpenuhinya kesejahteraan guru, dalam hal ini termasuk guru honorer yang selama ini belum mendapatkan penghasilan layak," kata Muhdi, Senin (9/12/2019).

Pihaknya pun sepakat dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang meminta sekolah untuk meningkatkan honor guru tidak tetap setara upah minimum kabupaten/kota.

Terkait kejelasan status guru, kata dia, perlu adanya percepatan.

• Kapolsek Ngaliyan Sebut Syauki Ajak 2 Rekannya Lomba Tahan Lama Menyelam di Dalam Air

• Soal Kader yang Ambil Formulir Pendaftaran di DPD PDIP Jateng, Rudy : Ya Wes Ben

• Perayaan Ultah Berujung Maut di Kebumen, Riyani Terpeleset dan Tenggelam di Sungai Luk Ulo

• Angin Puting Beliung Mengamuk di Desa Sriwulan Demak, 1 Korban Jiwa dan Ratusan Rumah Porak-poranda

Sebab, selama ini jumlah angka guru pensiun tidak diikuti dengan jumlah yang diterima atau pengangkatan.

"Di Jawa Tengah, tiap bulan jumlah rata-rata guru pensiun mencapai 2.000 orang atau 12 ribu pertahun," jelas Rektor Universitas PGRI Semarang tersebut.

Jika hal tersebut bisa dilakukan, lanjutnya, maka bukan tidak mungkin visi misi presiden tentang 'Terwujudnya SDM Unggul Indonesia Maju' bakal berjalan mulus.

Muhdi berharap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim dapat menyelesaikan persoalan tersebut.

"Para guru menjadi yakin dan termotivasi menteri baru ini bisa menyelesaikan urusan pendidikan.

Guru merasa dihargai ketika Menteri mengatakan guru tugas sangat mulia tapi tersulit.

Dalam menjalankan tugas guru tidak mudah," imbuhnya.

Baru-baru ini, Gubernur Ganjar mewacanakan mencabut izin sekolah di kabupaten/kota di Jateng yang menggaji guru honorer di bawah UMK.

Pasalnya, sekolah yang dikelolan pemprov sudah menerapkan aturan tersebut.

Menurutnya, masih banyak guru honorer yang mengajar di SD dan SMP yang dikelola pemerintah kabupaten/kota yang masih menerima upah sedikit, bahkan jauh dari harapan.

"Malu dong kalau kita mewajibkan swasta menggaji sesuai UMK sementara kita (sekolah negeri) tidak melakukan," kata Ganjar.(mam)