Berita Hukum
Kalabahu LBH Semarang, Dandhy Laksono: Ketika Ekonomi Investasi Jadi Panglima, Bikin Rusak HAM
Dari pengalamannya membuat berbagai film dokumenter, Dandy berpendapat sejarah menjadi penting untuk dijadikan fundamental berpikir seseorang.
Penulis: Adelia Prihastuti | Editor: deni setiawan
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Studium general bertajuk Fight for Democracy and Humanity yang diinisiasi LBH Semarang digelar di Gedung Teather Thomas Aquinas, Unika Soegijapranata, Senin (24/2/2020).
Itu merupakan bagian dari rangkaian pembukaan Karya Bantuan Hukum (Kalabahu) ke XXII.
Dandhy Laksono, pendiri Watchdoc dan sutradara film dokumenter yang kerap mengangkat tema-tema sosial menjadi pembicara dalam studium general ini.
Dari pengalamannya membuat berbagai film dokumenter, ia berpendapat sejarah menjadi penting untuk dijadikan fundamental berpikir seseorang.
• Direktur LBH Semarang: Kalabahu Jadi Ruang Sebarluaskan Konsep Negara Hukum
• Persijap Jepara Belum Puas, Rencanakan Dua Kali Lagi Uji Coba, Pekan Depan Lawan Martapura FC
• Waktu Mepet Sambut Liga 1, Tugas Berat Robert Rene Alberts, Perbaiki Finishing Persib Bandung
• Video Hardi Bunuh Saefullah Gara-gara Disorot Lampu Saat Tidur
Ia mengkritik sejarah yang diketahui oleh masyarakat Indonesia kebanyakan merupakan sejarah yang didoktrin padahal belum diketahui kebenarannya atau bahkan tidak benar sama sekali.
“Aneh jika membangun negara bukan dari fundamental berpikir yang benar,” ungkapnya.
Ia mencontohkan sejarah tentara kerajaan Belanda (KNIL) yang pernah menjajah di Indonesia.
Tidak banyak masyarakat yang mengetahui fakta bahwa 71 persen anggota KNIL adalah orang pribumi Indonesia.
“HCJ Princen mantan tentara KNIL Belanda pro Indonesia, ia menginisiasi terbentuknya YLBHI."
"Veronika Koman bukan seorang pribumi tapi peduli dengan Papua. Ini bukan soal nasionalisme, humanisme ada di tingkat lebih tinggi daripada nasionalisme,” ujar Dandhy.
Selain itu dirinya juga bicara soal omnibus law yang sedang digodok pemerintah.
Menurutnya, omnibus law yang menjadikan ekonomi investasi sebagai panglima akan berdampak pada hak asasi manusia.
“Ekonomi investasi sebagai panglima, kerusakannya masuk ke wilayah HAM."
"Akan muncul eksploitasi dan ekonomi yang eksklusif sebab didorong investasi dan kapital."
"Sehingga yang tidak punya modal kapital tidak dapat disebut aktor ekonomi,” tuturnya.
• KPU Tolak Paslon Suer, Kurang 2.042 Pendukung Jalur Perseorangan Pilbup Kendal
• Gantikan Bruno Silva dan Wallace Costa, Laga Perdana PSIS Semarang, Dragan Tunjuk Pemain Ini
• Tak Kapok Pasca Kontroversi Musim Lalu, Ferrari Ingin Tetap Pakai Team Order di Formula 1
