UPDATE RAMADHAN 2020: Lebaran Bagi Perantauan hingga Tjahjo Kumolo Larang PNS Pulang Kampung

Belum lagi bertambah biaya sosial berupa penyiapan tempat isolasi mandiri bagi pemudik. Meski ini sudah disediakan oleh pemerintah Jateng, namun tetap ada biaya sosial yang ditanggung karena rumah atau bangunan ini sehari-hari digunakan untuk kegiatan yang lain.

"Jadi ada trade off di sana biaya sosial yang terjadi bila ternyata pemudik akan menetap lebih lama dan dalam jangka waktu lama. Ada pengangguran sementara yang muncul di desa atau kota. Pengangguran sementara ini harus dipikirkan karena tidak hanya berdampak bagi rumah tangga secara individual namun juga bagi kampung/desa/kota tersebut," kata Angelina.

Maka dana stimulus fiskal baik nasinal, maupun provinsi/kabupaten/kota telah diberikan BLT untuk orang yang kena PHK. Untuk Jateng melalui kartu Pra kerja, kisarannya 600 ribu per bulan harus tepat sasaran dan transparan.

"Bisa dimulai dari usaha yang sudah ada namun diperluas dengan melibatkan para pemudik yang ada. Hal yang paling penting adalah sebaiknya tidak mudik. Namun ketika itu sudah terlanjur, maka kepemimpinan di tingkat paling bawah dan kegotongroyongan sedang diuji," ujarnya.

Angelina Ika Rahutami menambahkan, inisiatif kepemimpinan di level terendah diperlukan untuk mendampingi stimulus fiskal yang ada. Inisatif berupa inovasi pembukaan usaha baru yang mungkin bersifat sementara.
Tidak harus bangun gedung

Gubernur Ganjar sudah mewanti-wanti agar para perantau tidak mudik pulang kampung. Namun demikian, karena sudah ada ratusan ribu warga Jateng yang "terlanjur" mudik maka harus diantisipasi dengan baik.

Seluruh kepala desa diminta menyiapkan tempat isolasi khusus untuk menampung para pemudik. Perantau yang pulang kampung, wajib di isolasi di tempat khusus itu selama 14 hari. Ganjar meminta seluruh kepala desa segera menyediakan tempat isolasi.

Tidak perlu membangun gedung baru, kepala desa dapat mengoptimalkan gedung balai desa atau gedung pertemuan lain sebagai tempat isolasi itu.

Nantinya lanjut dia, setiap perantau yang pulang kampung harus didata dan diisolasi selama 14 hari di tempat-tempat khusus tersebut. Apabila ada yang menolak, maka TNI/Polri diminta mengambil tindakan tegas.

"Nanti kami bantu bagaimana cara mengelolanya. Kami juga sudah minta bantuan TNI/Polri untuk membantu melakukan penjagaan melalui Babinsa dan Babhinkamtibmas di desa-desa," tegasnya.

Selain kepada pemudik, Ganjar juga meminta seluruh Kepala Desa untuk mengamankan para lansia dan penyandang disabilitas di desanya masing-masing. Mereka yang termasuk kelompok rentan ini, harus diamankan terlebih dahulu dari dampak penyebaran covid-19.

"Kalau perlu diisolasi dulu dan tidak boleh bertemu dengan keluarga yang baru pulang dari perantauan. Untuk kebutuhan mereka, desa bisa mencukupi menggunakan anggaran yang ada atau menggerakkan gotong royong masyarakat. Buat lumbung pangan dan gerakkan kembali jimpitan," tegasnya.

Para kepala daerah juga dipersilahkan jika memang harus menutup tempat-tempat yang berpotensi menciptakan kerumunan seperti alun-alun, objek wisata, pantai dan sebagainya. Juga melarang setiap bentuk aktifitas massal seperti peribadatan dan resepsi pernikahan. (tim)