Kebijakan Menaker Soal THR Tak Sepenuhnya Memuaskan Buruh di Jateng

Aulia menyatakan apabila dengan SE THR yang sifatnya tidak mengikat, maka satgas yang dibentuk bisa kurang optimal.

SE tersebut juga bisa digunakan perusahaan yang masih mampu untuk tidak membayar THR secara utuh dengan alasan pandemi.

Khusus perusahaan yang terdampak pandemi, kata dia, harus terlebih dahulu membuktikan ketidakmampuannya. Caranya, dengan membuka laporan keuangan internal secara transparan selama dua tahun terakhir ke pekerja atau buruh.

Selain itu harus melakukan dialog bipartit. Meskipun, kata dia, dialog bipartit antara perusahaan yang terdampak pandemi dan pekerjanya bisa berujung kebuntuan dan memunculkan sengketa hubungan industrial baru.

"Menurut kami lebih fair bila data yang disajikan hasil dari audit akuntan publik agar lebih mempersempit ruang manipulasi data dari  perusahaan- perusahaan yang selama ini nakal di Jawa Tengah," jelasnya.

Setelah itu, lanjutnya, perusahaan terkait harus melaporkan hasil dialog bipartitnya ke dinas ketenagakerjaan setempat, dengan waktu tujuh hari sebelum Lebaran.

Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban akan dikenai sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian/seluruh alat produksi, sampai pembekuan kegiatan usaha.

"Kami berharap pengalaman kasus tahun lalu tidak terulang seperti perusahaan yang memilih untuk mengabaikan SE dengan alasan tidak ada uang. Tetapi ketika diperselisihkan, ujung-ujungnya mau membayar THR setelah sengketa selesai. Artinya sebenarnya mereka mampu tapi pada penerapannya, THR tetap ditunda dan buruh yang dirugikan," ucapnya.

Ia menambahkan, apabila pelanggaran pemberian THR dapat ditekan bisa menjadikan salah satu cara mengatasi resesi ekonomi di Indonesia. THR ini akan meningkatkan daya beli dan akhirnya meningkatkan konsumsi.(mam)