Breaking News:

Berita Pati

Dikritik Warga soal Jam Kerja Perangkat Desa yang Sering Molor, Pemkab Pati Tegakkan Kedisiplinan

Pemerintah Kabupaten Pati tengah menyiapkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang kedisiplinan kinerja aparatur desa. 

Penulis: Mazka Hauzan Naufal | Editor: moh anhar
TRIBUN JATENG/MAZKA HAUZAN NAUFAL
Kasubbag Bina Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Fendy Eko Sulistianto 

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Pemerintah Kabupaten Pati tengah menyiapkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang kedisiplinan kinerja aparatur desa. 

Perbup tersebut antara lain akan mengatur jam kerja perangkat di kantor desa.

Kasubbag Bina Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Fendy Eko Sulistianto, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih mematangkan aturan-aturan dalam Perbup tersebut. 

Baca juga: Meski Angka Covid Menurun, Polres Kebumen Masih Gencar Operasi Pengendara tak Bermasker

Baca juga: Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan Vaksinasi 1.500 Orang, Bupati Minta Masyarakat Tetap Jaga Prokes

Baca juga: Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Semarang Baru Capai 15 Persen, Pemkot Rancang Bikin Taman Baru

Perbup ini, menurut dia, dilatarbelakangi masukan dari sejumlah masyarakat tentang kedisiplinan aparatur pemerintah desa. 

"Banyak masukan dari masyarakat. Terkait sejumlah aparatur desa yang kurang disiplin. Misalnya, ketika masyarakat datang ke kantor desa pukul 09.00 kadang belum ada yang datang. Ini yang banyak dikeluhkan masyarakat. Karena itu Perbup ini dibuat," jelas dia, Senin (30/8/2021).

Perbup ini direncanakan akan mengatur jam kerja perangkat desa, yakni mulai pukul 7.30 sampai 13.30. 

Selama ini, jam kerja perangkat desa belum diatur secara tegas. 

"Namun demikian, pelayanan yang diberikan aparatur desa ini pada prinsipnya 24 jam untuk masyarakat desa," ujar Fendy.

Baca juga: Hendi Tinjau PTM Hari Pertama di Kota Semarang

Baca juga: Kelola Parkir Lebh Aman dan Nyaman, Terminal Bulupitu Purwokerto Gunakan Sistem Parking Gate

Baca juga: PPKM Melonggar, Okupansi Hotel di Tawangmangu Karanganyar Alami Peningkatan Secara Bertahap

Perbup ini nantinya juga akan mengatur ketentuan presensi melalui perangkat elektronik serta prosedur dan aturan pengajuan izin sakit maupun cuti. 

Dalam Perbup ini juga diatur tentang sanksi. Mulai dari sanksi ringan berupa teguran, sanksi sedang berupa pemberhentian sementara, dan sanksi berat berupa pemberhentian tetap. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved