Lelang Proyek RS di Kudus Diretas, Dilacak, Ternyata dari IP Komputer Milik Diskominfo Magelang

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS -  Internet Protocol (IP) komputer milik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Magelang diduga dipakai untuk melakukan peretasan lelang proyek Instalasi Bedah Sentral (IBS) di Kabupaten Kudus.

Hal itu berdampak pada batalnya lelang proyek yang memakai anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) Kudus sebesar Rp 29,9 miliar.

Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Setda Kabupaten Kudus, ‎Doni Tondo menyampaikan lelang proyek IBS terindikasi terjadinya peretasan yang berasal dari satu komputer yang sama.

"Komputer yang dipakai untuk mengubah data peserta itu dari IP Diskominfo Kabupaten Magelang," katanya, saat rapat kerja bersama komisi D di kantor DPRD Kudus, Kamis (2/9/2021).

Baca juga: Warga Adu Cepat Padamkan Api di Dapur Edi Karanganyar

Baca juga: Serial Sianida Viral, Sandy Salihin Kembaran Mirna Protes: Tolong Hormati Keluarga Kami

Baca juga: Simulasi Pembelajaran Tatap Muka PAUD, SD dan SMP di Karanganyar Dimulai 13 September 2021

Dia merinci, terdapat sedikitnya enam peserta lelang yang diubah datanya, dari total sembilan peserta lelang.

Perubahan data peserta dilakukan pada saat mendekati masa terakhir penawaran‎.

"‎Dari masa sanggah, penyedia menyampaikan tidak pernah mengubah data apapun menggunakan IP komputer tersebut," ujar dia.

Biarpun masih belum diketahui oknum peretasnya, namun peretasan itu dinilai bisa merugikan karena melanggar prinsip keadilan.

Pasalnya, penyedia yang diretas bisa jadi menjadi pemenangnya karena memiliki penawaran harga lebih kompetitif.

"Memang sampai sekarang belum tahu siapa peretasnya, tapi peretasan ini‎ merugikan penyedia karena potensi menang dengan penawaran harga lebih kompetitif," ujarnya.

Baca juga: Strategi Aplikasi Alodokter dari Pengalaman Pribadi Jadi Solusi Kesehatan untuk Jutaan Orang

Baca juga: Pemkab Semarang Gelontorkan 750 Paket Sembako Gotong Royong Covid ke Difabel

Akhirnya, bersama lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah (LKPP) pihaknya melakukan pembatalan terhadap lelang proyek IBS.

Batalnya proyek itu diketahui sudah dua kali terjadi sejak tahun 2020 yang lalu.
‎
‎Proyek itu juga tidak bisa dilelang ulang tahun ini karena tidak cukupnya waktu pengerjaan proyek.

"‎Setelah koordinasi untuk melakukan lelang ulang proyek ini tidak cukup waktu‎ sehingga tidak bisa diretender," ujar dia.

Saat ini, pihaknya juga telah melaporkan kejadian itu ke Ditreskrimsus Polda Jateng dan Polres Kudus.

Sementara itu, Direktur RSUD dr Loekmono Hadi, Abdul Aziz Achyar‎ mengaku kecewa karena dengan batalnya rencana proyek tersebut.