Soal Banteng vs Celeng, Ketua DPC PDIP Wonogiri Jekek: Aturannya Jelas Kok

TRIBUNJATENG.COM, WONOGIRI - Polemik banteng vs celeng harus menjadi media pembelajaran politik yang sehat bagi seluruh kader PDIP.

Hal itu dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI-P) Kabupaten Wonogiri, Joko Sutopo alias Jekek.

Pasalnya, untuk berpolitik sehat seluruh kader seharusnya memiliki kedisiplinan, ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan internal PDI-P.

Baca juga: Tanggapi Pernyataan FX Hadi Rudyatmo soal Banteng Vs Celeng, Ini Kata Wakil Sekretaris PDIP Jateng

Baca juga: Wali Kota Gibran Sebut Pernyataan Rudy Tenangkan Kisruh Banteng Vs Celeng di PDI-P

Baca juga: Geger Banteng Vs Celeng PDIP - FX Rudy Ingatkan Saat Gibran Telikung Purnomo di Pilwakot Solo

Baca juga: Ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar Jamin Tidak Ada Celeng: Saya Jamin Banteng Semua

“Ini (polemik banteng vs celeng) seharus menjadi media pembelajaran politik yang sehat. Politik yang sehat itu seperti apa. Politik yang memiliki ketaatan, kepatuhan, dan kedisiplinan terhadap aturan internal partai berupa AD/ART dan produk turunannya,” ujar Jekek , Senin (18/10/2021), sebagaimana dilansir Tribunjateng.com dari Kompas.com.

Tak hanya itu, pria yang menjabat Bupati Wonogiri ini mengungkapkan, polemik benteng vs celeng juga harus menjadi sarana instropeksi berpartai yang baik itu seperti apa.

Menurut Jekek, untuk berpolitik baik harus berangkat dari kesadaran pikir bahwa bergabung dalam satu organisasi politik harus menghasilkan satu sikap tindakan politik yang mencerminkan kedisiplinan.

Jekek menuturkan, seluruh kader dan jajaran PDI-P Wonogiri sepakat untuk disiplin terhadap ketentuan yang dikeluarkan internal partai.

Bagi Jekek, benteng vs celeng tidak perlu dipolemikan lagi.

Terlebih aturan di PDI-P sudah jelas, seluruh kader dilarang mendeklarasikan calon presiden (capres) mendahului keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

“Tidak harus jadi polemik. Wong aturannya jelas kok. DPP PDI-P mengeluarkan instruksi tertanggal 25 Agustus 2021 yang intinya melarang untuk organisasi partai, kader, ataupun simpatisan PDI-P untuk mendeklarasikan dukungan capres,” ujar Jekek.

Menurut Jekek, bila seorang kader bicara atas nama pribadi namun mendukung capres tertentu dinilai tidak segaris dengan partai.

Apalagi pribadi tersebut sebelumnya sudah resmi bergabung dengan partai yang di dalamnya terdapat aturan yang harus ditaati.

“Kebebasan berpikir bebas. Tetapi dalam berucap dan bertindak harus ada kedisiplinan terhadap aturan organisasi,” jelas Jekek.

Terkait kader partai dicalonkan pihak lain kemudian hadir dalam deklarasi pencalonan, Jekek mengatakan hal itu berpulang pada masing-masing pihak.

Baca juga: Munas Alim Ulama PPP di Jateng Jajaki Dukungan Capres, Hanya Ganjar yang Tak Hadir

Kalau mau beresiko pihak lain dipersilakan, namun ada konsekuensi politik yang harus ditanggung sendiri.